Sudah Ada 4 Dapur Makan Bergizi Gratis di Gorontalo, Mampu Produksi Total 9 Ribu Porsi Harian

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo terus berjalan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Hingga kini, sebanyak empat dapur umum telah disiapkan untuk menunjang kebutuhan konsumsi ribuan siswa penerima manfaat.

Keempat dapur tersebut beroperasi di lokasi berbeda, yakni Kodim 1304/Gorontalo, Kodim 1315/Kabupaten Gorontalo, Kodim 1314/Gorontalo Utara, dan Kodim 1313/Pohuwato.

Dapur-dapur ini bekerja sama dengan berbagai yayasan dan mitra lokal, termasuk Yayasan Holonthalo Pangan Bergizi, Yayasan Pondok Pesantren Huffad Malikussalam, Rumah Nurul Ilm, serta PT PGP Desa Hulawa.

Baca juga: Ramadan dan Idul Fitri 2025, BI Gorontalo Siapkan Rp873 Miliar Uang Baru, untuk Warga, Ini Jadwalnya

Menurut Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro, setiap dapur telah memenuhi standar kelayakan produksi makanan dalam jumlah besar.

"Dalam satu unit SPPG BGN, terdapat sekitar 50 pegawai yang mampu memproduksi hingga 3.000 porsi per hari," ungkapnya, Rabu (5/3/2025).

Artinya jika ditotal, empat dapur ini mampu menyediakan sekitar 9.000 porsi makanan bergizi setiap harinya.

Pelaksanaan MBG sendiri telah dimulai sejak 6 Januari 2025 di Kota Gorontalo dan diperluas ke seluruh kabupaten pada 17 Februari 2025.

Baca juga: Muak 7 Bulan Rumah Tergenang Banjir, Warga Dembe Kota Gorontalo Nekat Jebol Tanggul Danau Limboto

Hingga kini, total penerima manfaat mencapai 9.408 siswa dari 64 sekolah, dengan layanan makan gratis diberikan setiap hari dalam radius 1 km dari dapur sehat terdekat.

Selain meningkatkan gizi siswa, program MBG juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Bahan makanan diperoleh dari UMKM lokal dan berbagai supplier lainnya, sehingga turut mendukung petani dan pelaku usaha kecil di Gorontalo.

"Pelaksanaan MBG akan terus berkembang seiring dengan pembangunan dan verifikasi dapur yang baru," kata Hari.

Ia pun berharap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak sekolah sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara masif pada Maret 2025.

Baca juga: PSU Gorontalo Utara Butuh Rp 12,8 Miliar, Pemda Hanya Punya Rp 2,5 Miliar

Program ini diproyeksikan menyerap anggaran fantastis, yakni hingga Rp 2 triliun per bulan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menyebut bahwa Januari dan Februari 2025 telah digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan MBG.

Pada Maret, program ini akan berjalan secara menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam konferensi pers di Kantor Menko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025), Zulhas mengungkapkan bahwa serapan anggaran pada dua bulan awal masih minim karena proses anggaran pemerintah baru selesai pada akhir Februari.

Namun, mulai Maret, angka ini diproyeksikan melonjak drastis hingga Rp 1 triliun - Rp 2 triliun per bulan.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1 triliun - Rp 2 triliun satu bulan," ujar Zulhas.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun dapur umum dan memastikan rantai pasok berjalan lancar, mengingat kebutuhan pangan yang sangat besar.

Program ini juga bertujuan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga menyesuaikan sumber protein berdasarkan karakteristik tiap daerah.

Baca juga: Pedagang Perlengkapan Salat di Limboto Gorontalo Raup Cuan di Ramadan 2025

Sebagai contoh, di Pulau Jawa, protein utama dalam MBG akan berupa ayam, sementara di Sumatera lebih mengandalkan ikan.

"Di Jawa tentu berbeda dengan Sumatera. Sumatera tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur makanannya. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," jelas Zulhas.

Meski digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi nasional, program ini juga menuai kritik.

Beberapa pengamat menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium sementara untuk menyempurnakan implementasi MBG, terutama dalam hal mekanisme distribusi dan efektivitas pemanfaatan anggaran.

Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan tidak ada potensi penyimpangan anggaran, serta menjamin kualitas makanan yang didistribusikan benar-benar sesuai standar gizi yang ditetapkan.

Baca juga: 185 Jiwa Terdampak Banjir di Talumolo Gorontalo, BPBD Turun Tangan

Dengan investasi sebesar ini, publik tentu berharap bahwa MBG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia.

(*)