Didiskualifikasi MK, Kabupaten Gorontalo Utara Diminta PSU Tanpa Ridwan Yasin

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Senin (24/02/2025).

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Gorontalo Utara salah satu yang dibacakan dalam sidang tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui Hakim Enny Nurbaningsih memutuskan Kabupaten Gorontalo harus Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca juga: BREAKING NEWS: MK Putuskan PSU di Gorontalo Utara, Ridwan Yasin Didiskualifikasi

"Demikian dikarenakan para proses Pilkada diikuti oleh calon Bupati yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu Ridwan Yasin," tuturnya.

Jika merujuk pada sidang ketiga Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada (11/2/2025), KPU Kabupaten Gorontalo Utara selaku Termohon mengungkapkan bahwa Calon Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 atas nama Ridwan Yasin tertulis dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Sehingga, berdasarkan keterangan lanjutan dari Hakim, MK memutuskan telah mendiskualifikasi Ridwan Yasin.

Baca juga: Ridwan-Muksin Tarik Gugatan di MK atas Kemenangan Roni Imran di Pilkada Gorontalo Utara

"Menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin S.H. M.H sebagai calon bupati dan wakil bupati Gorontalo utara 2024," tutur Hakim Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam hal ini MK memberikan kesempatan kepada partai politik pengusung atau gabungan untuk segera mengumumkan yang akan menjadi pendamping dari Mukhsin Badar selaku pasangan dari Ridwan Yasin.

PSU ini tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Perpindahan (DPP) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sama seperti pemungutan suara pada 16 November 2025.

Baca juga: Profil Roni Imran Bupati Terpilih Gorontalo Utara Gagal Dilantik Serentak Gara-gara Sengketa Pilkada

PSU ini pun diminta untuk segera dilakukan dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai calon bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara," jelas Hakim Suhartoyo.

Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey Gagal Dilantik

Diberitakan sebelumnya, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey gagal dilantik karena Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Pasangan Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey sempat digugat oleh paslon Ridwan Yasin dan Muksin Badar serta Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf.

Gugatan ini tercatat dalam 115 gugatan hasil Pilkada 2024 yang masuk ke MK pada Minggu (08/12/2024). 

Persoalan nama di ijazah berbeda itu menjadi dalil gugatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara.

Oleh karenanya, pencalonan Roni Imran sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara dianggap tidak memenuhi syarat.

Roni Imran disebut tidak memiliki ijazah lantaran namanya dengan nama di ijazah berbeda.

Saat pendaftaran, Roni Imran meminta surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. 

Surat keterangan tersebut diberikan ke sekolah untuk mengeluarkan surat keterangan yang kemudian surat itu menerangkan Roni Imran adalah pemilik ijazah atas nama Ron K Imran.

Pada Pilkada Gorontalo Utara tahun 2024 lalu, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey dan mendapatkan nomor urut 1.

Pasangan calon nomor urut 1, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey kemudian keluar sebagai pemenang pilkada Gorontalo Utara dengan meraih 41.842 suara.

Perolehan suara itu unggul atas paslon nomor urut 2 Thariq Modanggu dan Nurjana Yusuf Hasan yang meraih 29.283 suara.

Sedangkan paslon nomor urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar meraih 5.104 suara.

Hasil tersebut kemudian digugat di MK oleh pasangan calon atau paslon Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 55/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam gugatannya, Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf memperkarakan dua paslon sekaligus.

Calon bupati nomor urut 3 Ridwan Yasin didalilkan berstatus sebagai terpidana.

Sedangkan cabup Roni Imran didalilkan tidak memiliki ijazah.

Oleh karena itu, Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi keduanya.

Gugatan terhadap hasil pilkada tersebut kini dikabulkan oleh MK dan berlanjut ke persidangan pembuktian yang telah digelar hingga 17 Februari 2025.

Selanjutnya, pembacaan putusan akhir dilakukan pada 24-26 Februari 2025. (*)