Ketum PDIP Boikot Retret

Kepala Daerah PDIP di Jabar Diminta Tetap Ikut Retreat, Dedi Mulyadi: Patuh pada Aturan Pemerintah

Hal itu meski Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan mereka untuk menunda kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.

|
Penulis: Redaksi | Editor: Wawan Akuba
Kompas.com/Faqih Rohman Syafei
GUBERNUR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Jabar sebelum acara serah terima jabatan, Jumat (21/2/2025).(Kompas.com/Faqih Rohman Syafei) 

TRIBUNGORONTALO.COM -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kepala daerah dari PDI-P di wilayahnya akan mengikuti aturan pemerintah pusat.

Hal itu meski Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan mereka untuk menunda kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Dedi menyatakan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, seluruh kepala daerah, termasuk yang berasal dari PDI-P, harus mengutamakan kepentingan rakyat dan mematuhi kebijakan pemerintah pusat.

"Kami ini sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujarnya saat menghadiri serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).

Meskipun menghormati keputusan Megawati sebagai hak partai terhadap kadernya, Dedi menegaskan bahwa kepala daerah harus tunduk pada kebijakan pemerintah setelah dilantik.

"Bu Mega melarang, itu hak beliau. Namun, setelah menjadi kepala daerah, kepatuhan utama ada pada pemerintah pusat," katanya.

Dedi juga memastikan bahwa bupati dan wali kota dari PDI-P di Jawa Barat akan tetap mengikuti kegiatan retreat di Magelang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Sejabar semuanya ikut, alokasi sudah terserap, jadi tidak mungkin dibatalkan," tegasnya.

Sejumlah 177 kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) tunda mengikuti retret di Magelang.

Hal itu disampaikan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.

Surat tersebut juga sebagai tindakan atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto kristiyanto oleh KPK.

Dilansir dari Kompas.com, dalam surat tersebut disampaikan kepada seluruh kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menunda keikutsertaan kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah yang diadakan mulai hari ini, Jumat (21/2/2025) hingga sepekan kedepan.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati, dikutip dari Kompas.com, Jumat, (21/2/2025).

Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah dari PDI-P yang sudah terlanjur berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Dia mengatakan, saat ini seluruh komando partai telah diambil alih oleh dirinya. 

Daftar kepala daerah dari PDI-P 

Diberitakan Kompas.com, Rabu (19/2/2025), kepala daerah yang berasal dari PDI-P berjumlah 177 kader.  

Ratusan kepala daerah tersebut resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025). 

Usai dilantik, 481 dari 961 kepala daerah itu akan menjalani retreat di Akmil, Magelang mulai selama 21-28 Februari 2025, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu, (19/2/2025).

Ratusan kepala daerah yang ikut retreat itu terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. 

Berikut ini beberapa kepala daerah dari PDI-P yang diinstruksikan untuk tidak ikut retreat kepala daerah hari ini: 

• Pramono Anung - Rano Karno, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

• Al Haris - Abdullah Sani, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 

• I Wayan Koster - I Nyoman Giri Prasta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali

• Meki Nawipa - Deinas Geley, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 

• Dadang Suprianta - Ali Syakieb, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 

• Ayep Zaki - Bobby Maulana, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi

• Supian Suri - Chandra Rahmansyah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

• Aep Syaepuloh - Maslani, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang

• Citra Pitriyami - Ino Darsono, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran 

• Yuli Hastuti - Dion Agasi Setiabudi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo

• Afif Nurhidayat - Amir Husein, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo 

• Etik Suryani - Eko Sapto Purnomo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo

• Setyo Sukarno - Imron Rizkyarno, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri

• Sam'ani Intakoris - Bellinda Putri Sabrina, Bupati dan Wakil Bupate Kabupaten Kudus

• Achmad Afzan Arslan - Balgis Diab, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan

• Endah Subekti Kuntarningsih - Joko Parwoto, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul

• Lukman Hakim - Moch Fauzan Ja'far, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan

• Hanindhuto Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri

• Ipuk Fiestiandani Azwar Anas - Mujiono, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi

• Marhaen Djumadi - Trihandy Cahyo Saputro, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk

• Adi Wibowo - Mokhamad Nawawi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved