Pemerintah Daerah di Gorontalo Kena Dampak Efisiensi Anggaran, Pengamat Beri Solusi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pemerintah daerah Gorontalo ikut terdampak efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Presiden Prabowo.

Sehingga, anggaran Provinsi Gorontalo pun terpangkas akibat adanya kebijakan ini.

Kebijakan efisiensi anggaran ini sebenarnya untuk memastikan program prioritas nasional dapat berjalan optimal.

Salah satu program nasional yang saat ini sedang digencarkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk seluruh siswa di Indonesia.

Ahsan Muhajir, Pengamat Administrasi Publik Gorontalo menilai kebijakan ini akan membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Baca juga: Ratusan Kendaraan Operasional KPU se-Jatim Dikembalikan ke Penyedia Jasa, Dampak Efisiensi Anggaran

Pasalnya, Pemerintah daerah harus mengatur kembali anggaran mereka untuk program yang direncanakan.

"Ini tentu mempengaruhi bagaimana pemerintah daerah mengatur anggarannya,” ujarnya saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Kamis (13/2/2025) siang.

Pemerintah Daerah Gorontalo mengalami efisiensi anggaran mencapai Rp306 triliun ini harus dilakukan beberapa penekanan pengeluaran.

Menurut Ahsan, Pemerintah Daerah Gorontalo harus melakukan pembatasan anggaran yang dianggap tidak mendesak seperti kegiatan seremonial, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar serta pembatasan pembayaran honorarium.

Termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas yang harus dipangkas hingga 50 persen dari anggaran tahun berjalan.

Kata Ahsan, kondisi seperti ini mirip dengan saat pandemi covid-19 dulu.

Namun, lanjut kata Ahsan, kondisi saat ini lebih menantang.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Dipastikan Tak Ganggu Pelayanan Publik di Pemkab Gorontalo

“Saat pandemi, ada banyak kegiatan yang memang harus dibatasi atau bahkan dihentikan, sehingga pengurangan anggaran bisa dilakukan dengan lebih mudah. Sekarang, semua kegiatan berjalan normal, tetapi anggaran harus dipangkas. Ini membuat pemerintah daerah sulit menentukan program mana yang harus ditunda atau dikurangi,” ungkap Alumni Pascasarja Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Ahsan mengingatkan bagi daerah yang tidak menyesuaikan anggaran, konsekuensinya bisa sangat serius bagi stabilitas fiskal daerah.

Untuk menghadapi kebijakan efisiensi ini, Ahsan Muhajir mengusulkan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu strateginya adalah penyesuaian anggaran dengan program yang akan dijalan.

"Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran dengan menyesuaikan pengurangan dana dalam rincian KMK Nomor 29 Tahun 2025, sehingga program-program daerah tetap bisa berjalan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan," terangnya.

Penyesuaian ini harus berdasarkan dari sumber dana yang dimiliki.

Baca juga: 6 Sektor yang Disasar Efisiensi Anggaran di Kabupaten Gorontalo

Penyesuaian anggaran ini dapat dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja infrastruktur dan operasional terhadap pembangunan daerah agar pelayanan publik tetap terkendali.

"Oleh karena itu, efisiensi anggaran dapat difokuskan pada belanja operasional, seperti memangkas perjalanan dinas sebesar 50 persen sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," tuturnya

Ahsan Muhajir menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyesuaikan anggaran.

“Semakin lama kebijakan ini tidak direspons, semakin besar tekanan terhadap keuangan daerah. Ini akan sangat berat bagi daerah yang masih memiliki kewajiban membayar pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyesuaian anggaran.

“Dibutuhkan koordinasi yang erat antara kepala daerah dan DPRD agar ada kesepakatan yang adil terkait program mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang bisa dikurangi. Jika komunikasi tidak berjalan baik, kebijakan ini bisa menimbulkan polemik dan memperlambat eksekusi program,” pungkasnya.

Dengan strategi yang tepat, Ahsan percaya bahwa pemerintah daerah tetap bisa mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)