Soal Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, Hindun Anisah Sebut Prabowo Perlu Contohi Gusdur

TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden Prabowo Subianto mendapat masukan dari Hindun Anisah, anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKB.

Masukan Hindun ini berkaitan dengan perlindungan para pekerja imigran Indonesia.

Melansir KompasTV,  Presiden Prabowo Subianto perlu mencontoh langkah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang pernah menyelamatkan nyawa tenaga kerja dari ancaman hukum mati.

Pernyataan itu disampaikan Hindun dalam rapat pleno presentasi tim ahli penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gedung DPR RI, pada Kamis (30/01/2025). 

“Kita menuntut pemerintah untuk melakukan high diplomacy, seperti dulu yang dilakukan Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah menggagalkan dan menunda eksekusi mati kepada salah satu pekerja migran di Arab Saudi,” terang politisi asal Dapil Jawa Tengah II itu.

Gus Dur pernah melakukan diplomasi tingkat tinggi kepada Raja Arab Saudi Fahd bin Abdul Aziz untuk menangguhkan hukum mati terhadap pekerja migran dari Madura Siti Zaenab pada 1999.

Diplomasi Gus Dur berhasil. Eksekusi mati terhadap Zaenab akhirnya ditunda.

Selain Zaenab, Gus Dur juga pernah menyelamatkan nyawa pekerja migran dari Lombok Tengah, NTB, Adi bin Asnawi dari hukuman mati pada 2005.

Baca juga: Nestapa Pelajar di Kabupaten Gorontalo, Niat Minta Bantuan Teman Malah Diperkosa Massal

Walaupun saat itu Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia tetap berusaha melobi Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi.

Lobi Gus Dur berhasil dan Adi akhirnya dibebaskan, kemudian dipulangkan ke Indonesia.

Diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Gus Dur itu bisa ditiru pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menyelesaikan persoalan pekerja migran di berabagi negara. 

Ia menilai, diplomasi tingkat tinggi sering dilakukan pemimpin tertinggi di negara tetangga, seperti Filipina dalam melindungi pekerja mereka.

“Pemimpin tertinggi di sana sering melakukan high diplomacy dengan negara penempatan pekerja migran. High diplomacy sangat penting dilakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia,” kata Hindun.

Hindun juga menyoroti persoalan tenaga kerja yang dikirim dan ditempatkan melalui skema goverment to goverment (G to G).

Yakni perjanjian antara pemerintah dengan pemerintah negara tujuan penempatan. Salah satunya penempatan pekerja di Korea Selatan.

“Kebanyakan pekerja migran yang bermasalah di Korea Selatan adalah pekerja yang prosedural, G to G. Tapi kemudian di tengah jalan, mereka ada masalah. Ada yang kabur dan menghadapi masalah lainnya,” kata Hindun.

Artikel ini telah tayang di KompasTV dengan judul "Politikus PKB Sebut Prabowo Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi Pekerja Migran Indonesia"