Berkas Perkara Korupsi Sudah Lengkap tapi Hamim Pou Tak Ditahan, Begini Penjelasan Kejati Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM – Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2011–2012 yang menyeret Hamim Pou hingga kini belum berujung penahanan tersangka.

Padahal, berkas perkara mantan Bupati Bone Bolango itu telah dinyatakan lengkap atau berstatus P21 sejak Oktober 2024.

Hamim Pou sampai sekarang belum ditahan.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dadang Djafar, menyatakan proses penahanan Hamim Pou menunggu waktu yang tepat.

"Tidak ada kendala yang kami hadapi, cuma menunggu waktu yang tepat saja," ungkap Dadang saat ditemui TribunGorontalo.com, pada Jumat (31/1/2025).

Lebih lanjut, Dadang mengatakan proses hukum masih berjalan sesuai prosedur. Kejati Gorontalo disebut masih mengumpulkan alat bukti terkait peran Hamim.

“Perkara ini memang sudah disidik sejak tahun 2013, dan memang ada pertanyaan dari masyarakat kenapa belum tuntas. Yang jelas, penyidik masih bekerja untuk menuntaskan perkara ini hingga ke pengadilan,” jelasnya.

Dadang juga mengungkapkan bahwa setelah berkas dinyatakan P21, proses selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk kemudian disidangkan.

Baca juga: Update Kasus Dugaan Pembunuhan Julia Sangala, Polres Gorontalo Utara Periksa Lebih dari 10 Saksi

Namun, ia belum bisa memastikan kapan tepatnya tahap ini akan dilakukan.

“Waktu yang tepatnya belum bisa kami sampaikan. Yang jelas, perkara ini tidak diam atau jalan di tempat. Penyidik terus berupaya menyelesaikan kasus ini,” terangnya.

Kejati Bantah Isu Penahanan Diam-diam

Belakangan beredar isu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo telah melakukan penahanan diam-diam terhadap Hamim Pou.

Namun saat dikonfirmasi, Dadang Djafar menegaskan isu tersebut tidak benar atau disinformasi.

“Setelah dikonfirmasi kepada teman-teman penyidik, berita tersebut tidak benar. Sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan adanya penahanan terhadap yang bersangkutan,” ujar Dadang.

Saat ditanya mengenai keberadaan Hamim Pou sekarang, Dadang Djafar mengaku tidak mengetahuinya.

“Kami belum tahu secara jelas keberadaan beliau. Yang jelas, saat diperlukan atau dibutuhkan, kami akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” katanya.

“Kalau ada perkembangan dalam kasus ini, kita akan melakukan pemanggilan. Kami berharap masyarakat terus mendukung agar kasus ini bisa tuntas hingga ke pengadilan,” tutupnya. 

Baca juga: Pengecer Dilarang Jual Elpiji 3 Kilogram Mulai 1 Februari 2025, Simak Aturannya

Pengadilan Negeri Gorontalo Tolak Permohonan Praperadilan 

Diberitakan TribunGorontalo.com sebelumnya, 

Pengadilan Negeri (PN) Kota Gorontalo menolak permohonan Praperadilan terkait kasus Hamim Pou.

Penolakan dibacakan dalam sidang oleh Hakim Tunggal Rays Hidayat, Selasa (14/5/2024) siang hari.

"Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan hukum di atas, hakim praperadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum, sehingga permohonan selebihnya tidak dapat dipertimbangkan, dan oleh karenanya patut dan layak untuk ditolak seluruhnya,” tutur Rays dalam sidang pra peradilan.

Sebelumnya, Hamim Pou sebagai terdakwa kasus korupsi bansos, memohon untuk diadakan Sidang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. 

Hamim Pou bermohon, agar penetapan tersangka terhadapnya berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-685/P.5/Fd.1/04/2024 tanggal 17 April 2024 dinyatakan tidak sah. 

Kronologi Kasus

Menurut penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Purwanto Joko Irianto mengatakan pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bone Bolango melakukan pemberian Bansos.

Bansos itur diperuntukkan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan partai politik dengan anggaran Rp 10,3 miliar.

"Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Bansos terdapat pemberian Bantuan Sosial yang melebihi batasan nominal Rp1,6 miliar," ungkap Purwanto kepada awak media di Kantor Kejati Gorontalo, Rabu (17/4/2024)

"Tanpa adanya proposal pemohon yang diserahkan dalam kegiatan Plt Bupati Bone Bolango saksi Hamim sebesar Rp152,5 juta," tambahnya.

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 67/KEP/BUP.BB/117/2011  dan Surat Keputusan Nomor : 7.a/KEP/BUP.BB/117/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

"Sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1,7 miliar berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor PE.03.03/LHP-76/PW31/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo," jelasnya.

Jangan Ketinggalan Berita Peristiwa Terkini, Ikuti Halaman Facebook Tribun Gorontalo