Windra Lagarusu Minta Bupati Gorontalo Utara Fokus Peningkatan PAD: Ini Tantangan

TRIBUNGORONTALO.COM – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, mendorong bupati terpilih di Kabupaten Boalemo untuk lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikannya dalam Podcast Tribun Parlemen, yang dipandu oleh reporter TribunGorontalo.com, Arianto S Panambang, pada Selasa (28/1/2025).

Menurut Windra, APBD Gorontalo Utara tahun 2025 telah disahkan dengan alokasi sekitar Rp800 miliar. Dari jumlah tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai kurang lebih Rp400 miliar.

Namun sebagian besar sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat seperti pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendidikan minimal 20 persen, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

“Kami berpacu bagaimana APBD ini bisa segera disahkan. Gorontalo Utara hari ini sudah running, sudah berjalan APBD-nya. Dan sekarang ini kami dari bulan Januari mulai proses pengawasan, serta membangun hubungan dengan mitra-mitra OPD untuk merealisasikan apa yang sudah dicantumkan di APBD, terutama target-target PAD,” ujar Windra.

Ia menegaskan PAD Gorontalo Utara masih tergolong kecil, sehingga diperlukan upaya khusus untuk meningkatkannya.

Windra menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat yang cukup besar, sementara ruang fiskal untuk berkreasi dengan anggaran daerah sangat terbatas.

Selain itu, Gorontalo Utara juga masih terbebani dengan angsuran utang dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

“Kita mengangsur dana PEN itu tiap bulan, dipotong dari DAU. Ini tantangan bagi bupati yang akan datang,” kata Windra.

Dalam upaya memperbaiki kondisi keuangan daerah, ia mengingatkan agar kepala daerah selanjutnya dapat memperbanyak sumber PAD, sekaligus menekan belanja yang tidak produktif.

Ia juga menyinggung instruksi Presiden Probowo Subianto terkait efisiensi anggaran, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan perayaan hari ulang tahun daerah yang dianggap tidak terlalu penting.

“Ini pekerjaan utama kepala daerah untuk memperbanyak sumber pendapatan asli daerah dan menekan belanja yang tidak produktif. Jangan terlalu banyak anggaran untuk kegiatan seremonial,” tegasnya.

Selain fokus pada pengelolaan keuangan daerah, Windra juga menyinggung peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah (Perda).

Saat ini, Bapemperda DPRD Gorontalo Utara telah menerima sekitar 30 rancangan perda yang akan dibahas. 

Namun ia mengingatkan bahwa penyusunan perda memerlukan strategi agar tidak membebani anggaran daerah, mengingat setiap perda membutuhkan naskah akademik, keterlibatan akademisi, serta studi komparatif ke daerah lain.

Windra berharap bupati yang baru nantinya dapat membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan lebih mengutamakan efisiensi serta peningkatan PAD demi kemandirian fiskal Gorontalo Utara. 

Silakan tonton full Podcast Tribun Parlemen di bawah ini: