PDIP Tegas Tak Akan jadi Opisisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

TRIBUNGORONTALO.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan posisinya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP sebagai partai berlambang moncong putih itu akan menjadi mitra strategis, meskipun berada di luar kabinet.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa meski partainya tidak tergabung dalam pemerintahan, mereka tidak akan mengambil peran oposisi.

“Meski PDIP berada di luar pemerintahan atas pilihan politik yang berbeda pada Pilpres 2024, kami bukan oposisi. Ini juga telah ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Guntur Romli, seperti dilansir Kompas TV, Selasa (14/1/2025).

Baca juga: Viral Selebgram Asal Aceh Joget Sambil Baca Al-Quran Diiringi Musik DJ, Berujung Minta Maaf

Guntur menjelaskan bahwa sikap PDIP di era Presiden Prabowo tidak akan sekeras ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

“Saat pemerintahan SBY, PDIP sangat vokal dan kritis. Namun kali ini, kami akan menjadi mitra strategis,” tambahnya.

Lebih lanjut, PDIP akan mendukung program-program pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada rakyat.

Salah satu contoh kolaborasi yang diberikan adalah program makan siang gratis oleh pemerintah pusat yang akan dilengkapi dengan program sarapan pagi gratis oleh Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung.

Pramono Anung: PDIP Siap Selaraskan Program dengan Pemerintah Pusat

Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus PDIP, Pramono Anung, menegaskan bahwa partainya akan menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada perayaan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

“Ibu Mega menyampaikan bahwa PDIP dan pemerintah adalah partnership, mitra strategis. Kami akan menjaga pemerintahan dengan baik,” ujar Pramono saat menghadiri acara Soekarno Run di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (12/1/2025).

Pramono menambahkan, meskipun PDIP tidak memiliki perwakilan langsung di kabinet, mereka tetap berkomitmen untuk mendukung visi dan misi pemerintahan pusat.

“Dalam sistem presidensial Indonesia, tidak ada konsep oposisi. Jadi, kami akan menjadi mitra strategis untuk membangun Indonesia bersama,” katanya.

Terkait kemungkinan bergabungnya PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut akan ditentukan dalam Kongres VI PDIP yang direncanakan berlangsung pada April 2025.