Pertamina Tanda Tangan Kerja Sama dengan Polda Gorontalo untuk Penyediaan BBM dan Pelumas

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pertamina Cabang Gorontalo resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Polda Gorontalo.

Kedua lembaga ini bersepakat untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas, sebuah langkah penting dalam mendukung mobilitas kepolisian. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Gorontalo, Ruang Saronde Lantai Dua, pada Jumat (3/12/2024), mulai pukul 09.00 Wita hingga 11.30 Wita.

Dalam wawancara, Region Manager Corporate Sales Sulawesi PT Pertamina, Ferry Pasaline, menjelaskan bahwa terdapat 11 satuan kerja (satker) di bawah naungan Polda Gorontalo yang terlibat dalam kontrak kerja sama ini.

"Kami memiliki perjanjian kontrak kerja sama untuk penyediaan BBM dan Pelumas bagi Polda Gorontalo," ungkap Ferry.

Nilai kontrak yang disepakati mencapai Rp25,7 miliar untuk kontrak reguler.

Ferry juga mengungkapkan bahwa seluruh Polri akan menggunakan BBM non-subsidi, sementara kuota untuk BBM subsidi hanya berlaku pada sektor tertentu. 

“Tidak ada kuota untuk BBM non-subsidi, dan volume BBM yang disediakan bergantung pada harga saat digunakan dan ketersediaan dana,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa dalam menghadapi kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM, Pertamina akan mengikuti aturan yang berlaku.

"Kemungkinan akan ada kenaikan harga untuk bio solar industri karena kebijakan pemerintah, dan kami tetap mengikuti itu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tahun lalu sektor industri di Polri masih mendapatkan insentif dari pemerintah, namun untuk tahun ini, semua akan disesuaikan dengan harga pasar.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Logistik Polda Gorontalo, Wahyu Tri Cahyono, menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan Kamtibmas.

"Penyediaan BBM sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Wahyu juga mengungkapkan bahwa anggaran penyediaan BBM untuk tahun ini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp26 miliar, disesuaikan dengan anggaran yang diberikan negara.

"Meski ada penurunan anggaran, kami selalu berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan agar tugas Polri tetap berjalan dengan baik," tambah Wahyu.(*)