5 Fakta Kontroversi Gus Miftah Hina Penjual Teh, Sampai Dikomentari Perdana Menteri Malaysia 

Perkataan Gus Miftah yang dianggap mengolok-olok penjual es teh membuat pendakwah itu mendapat hujatan dari masyarakat, terutama warganet di media media.

Gus Miftah mengaku bercanda kepada tukang es teh saat itu. 

Usai kejadian itu Gus Miftah mengaku akan lebih berhati-hati lagi berbicara di depan publik, mengutip Kompas.com.

"Dengan kerendahan hati saya meminta maaf atas kekhilafan saya, saya memang sering bercanda dengan siapa pun," kata Gus Miftah dalam video di YouTube KH Entertainment,, Rabu (4/12/2024). 

Gus Miftah mengatakan akan meminta maaf langsung pada tukang es tersebut. 

Dirinya juga meminta maaf pada masyarakat luas karena merasa telah membuat kegaduhan.

"Saya juga meminta maaf pada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan," kata Gus Miftah. 

3. Miftah Dihujani Petisi

Tujuh petisi yang dibuat di situs change.org terkait pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman telah menembus 222.107 tanda tangan.

Adapun petisi ini berisi desakan agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden usai menghina penjual es teh asal Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang bernama Sunhaji saat dirinya ceramah pada 20 November 2024.

Salah satu petisi yang ditandatangani terbanyak berjudul 'Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden'.

Hingga Jumat (6/12/2024) pukul 07.24 WIB, sudah ada 209.908 tanda tangan terkumpul.

Petisi yang dibuat oleh akun bernama 'Prabowo Subianto' itu mendesak agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya karena ucapannya dianggap tidak pantas kepada Sunhaji.

"Terlepas dari pro dan kontra, rasanya tidak pantas seorang yang banyak berbicara tentang agama mengucapkan kalimat kasar yang ditujukan untuk seseorang di depan umum," demikian tertulis dalam petisi tersebut.

Dengan kejadian ini, akun tersebut mempertanyakan apakah Miftah Maulana masih layak untuk menjadi seorang pejabat negara.