Anggota DPRD
100 Persen Gaji dan Tunjangan Hamzah Idrus di DPRD Provinsi Gorontalo Diberikan untuk Masyarakat
Gaji dan tunjangan Hamzah Idrus selama menjabat anggota DPRD Provinsi Gorontalo akan dialokasikan untuk masyarakat.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Gaji dan tunjangan Hamzah Idrus selama menjabat anggota DPRD Provinsi Gorontalo akan dialokasikan untuk masyarakat.
Hal tersebut sebagai komitmennya saat masa kampanye Pileg 2024 lalu.
"Itu sudah saya sampaikan lalu, bahkan di banyak baliho saya buat seperti itu," ujar Hamzah Idrus kepada TribunGorontalo seusai rapat paripurna III DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (7/10/2024).
Kader PKS ini mengaku gajinya akan lebih bermanfaat jika dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menuturkan bahwa motivasinya ikut kontestasi Pemilu 2024 hanya karna ingin memberdayakan sumber daya manusia (SDM) di Gorontalo.
Pria kelahiran Tapa, 11 Maret 1984 ini memiliki latar belakang pengusaha.
"Potensi daerah sangat besar, tapi ketika saya tidak masuk ke politik maka saya tidak bisa memaksimalkan potensi tersebut," imbuhnya.
Sehingga di awal tahun 2023, ia memutuskan untuk mendaftar Pileg melalui PKS di dapil Bone Bolango.
Setelah dilantik, langkah konkret Hamzah untuk menunaikan impiannya itu yakni dengan mendirikan lembaga pelatihan kerja (LPK) Bina Insan Gorontalo.
"Jadi di setiap desa di Bone Bolango akan di-hire lima orang untuk di-training sampai mereka betul-betul siap kerja," terangnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: 3 Nama Diusulkan Jadi Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029
Hal itu sengaja ia persiapkan beberapa saat lagi beroperasinya PT Gorontalo Mineral dan ke PT PETS.
Ada tiga pelatihan yang dibuka di LPK Bina Insan Gorontalo yaitu pelatihan welder, pelatihan alat berat, dan pelatihan administrasi perkantoran.
Berdasarkan data, jumlah kelurahan/desa di Bone Bolango mencapai 175 kelurahan/desa.
Proyeksi Hamzah pada tahap satu berjumlah sekitar 875 orang.
Kalau nanti terkejar sampai dua tahap, targetnya adalah 3.000 lebih orang.
Hamzah menyebut biaya pelatihannya dialokasikan dari gaji dan tunjangan saat menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Dengan begitu, setiap orang digratiskan untuk mengikuti pelatihan tersebut.
"Kita ini SDA nya banyak, tetapi tenaga ahlinya kurang," pungkasnya.
(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)
Ikuti Saluran WhatsApp TribunGorontalo untuk informasi dan berita menarik lainnya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.