ASN dan 10 Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Diduga Terlibat Politik Praktis

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sejumlah kepala desa dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bone Bolango diduga terlibat politik praktis. 

Sebanyak 10 kepala daerah itu diduga melanggar netralitas ASN dan kepala desa dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Bone Bolango.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Bone Bolango Sofyan Djama saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com pada Sabtu (21/9/2024). 

"Iya benar ada laporan masyarakat, ada 10 kepala desa dan satu ASN diduga melanggar netralitas ASN dan netralitas kepala desa," ungkapnya, Minggu (22/9/2024).

Laporan masuk ke Bawaslu Bone Bolango pada Rabu (18/9/2024).

Bahkan kata Sofyan, pihaknya telah rapat pleno terkait kasus tersebut, namun masih dikembalikan untuk dilengkapi pelapor. 

"Belum terpenuhi syarat formil dan materil, maka kita kembalikan ke pelapor untuk dilakukan perbaikan. Kita masih menunggu dan akan menindaklanjuti," jelasnya.

Sofyan menjelaskan netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Baca juga: Residivis Gorontalo Diringkus Polisi Gara-gara Jual Sepeda Motor Temannya, Alasan Pergi Beli Rokok

Sementara netralitas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Sangat jelas dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon," terangnya. 

Selain itu, Sofyan mengatakan jika terbukti melanggar netralitas, pihaknya akan menunggu keputusan MenPan-RB untuk memberikan sanksi. 

Ikuti Saluran WhatsApp TribunGorontalo untuk informasi dan berita menarik lainnya