Penjelasan KPK soal Penggeledahan Kediaman Wali Kota Medan Bobby Nasution

TRIBUNGORONTALO.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan soal kabar penggeledahan kediaman Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution pada Rabu (21/8/2024). 

Sebelumnya, informasi penggeledahan tersebut dengan cepat menjadi sorotan publik, mengingat Bobby adalah menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membantah keras kabar tersebut.

Tessa, yang memiliki latar belakang sebagai pensiunan Polri, menegaskan bahwa tidak ada penggeledahan di kediaman Bobby Nasution.

"Tidak benar," ujar Tessa saat dikonfirmasi pada Sabtu (24/8/2024).

Polemik ini tidak terlepas dari nama Bobby yang disebut dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang sedang ditangani KPK.

Kasus tersebut terkait dengan pengaturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara, di mana Abdul Gani Kasuba diduga menggunakan istilah "Blok Medan" dalam memuluskan izin tersebut.

Istilah ini mencuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu (31/7/2024), ketika Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, dihadirkan sebagai saksi.

Suryanto mengungkapkan bahwa "Blok Medan" merujuk pada Bobby Nasution, Wali Kota Medan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Abdul Gani bersama keluarganya, serta Muhaimin Syarif, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara, pernah ke Medan untuk bertemu dengan pelaku usaha.

Pernyataan ini memunculkan spekulasi dan memperkuat dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus tersebut.

Namun, hingga saat ini, KPK belum mengonfirmasi keterlibatan langsung Bobby Nasution dalam kasus ini, dan berita mengenai penggeledahan kediamannya pun telah dibantah.

Sementara itu, kasus Abdul Gani Kasuba terus berlanjut, dengan fokus pada bagaimana "Blok Medan" berperan dalam pengaturan IUP yang kontroversial.

Perkembangan kasus ini dipastikan akan terus mendapat perhatian publik, terutama karena melibatkan nama-nama besar dalam kancah politik nasional.