Berita Pohuwato
Warga Ngeluh Karena Puskesmas Pohuwato Gorontalo Kerap Kehabisan Obat
Ahmad mengaku telah menerima tiga kali laporan dari masyarakat yang terpaksa membeli obat di luar Puskesmas karena stok obat yang habis.
Penulis: Rahman Halid | Editor: Wawan Akuba
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Ilustrasi-obat-obatan.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Pohuwato - Seorang warga Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Ahmad Jaelani (49), menyampaikan keluhannya terkait pelayanan di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Pohuwato.
Ahmad mengaku telah menerima tiga kali laporan dari masyarakat yang terpaksa membeli obat di luar Puskesmas karena stok obat yang habis.
"Saya sudah tiga kali mendapat laporan terkait dengan ketersediaan obat di sejumlah Puskesmas. Menurut mereka, harus beli obat sendiri di luar," ungkap Ahmad.
Ahmad mencurigai adanya kerja sama tidak jujur antara petugas Puskesmas dan pemilik apotek di luar Puskesmas.
Ia menduga hal demikian karena setiap kali obat habis, pasien diarahkan untuk membeli obat di apotek luar.
"Kekosongan obat yang berulang ini perlu dievaluasi dan dicegah. Masa bisa di Puskesmas berulang-ulang ada kekosongan obat," tegas Ahmad, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Pohuwato rutin memantau ketersediaan obat di Puskesmas.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato melalui Kepala Bidang Pelayanan, Yusran Mohamad (37), membantah bahwa obat di sejumlah Puskesmas sering dalam kondisi kosong.
Yusran menjelaskan bahwa sistem belanja obat saat ini memang terbatas oleh anggaran yang tersedia.
"Kalau kekosongan itu tidak kosong, cuman sistem belanjanya di uang yang sekarang hanya begitu. Puskesmas sekarang obatnya ada, mereka ada stok obat. Kalau kurang iya pasti," katanya.
Yusran menambahkan bahwa pihaknya menganggarkan Rp 3,6 miliar untuk belanja obat setiap tahun.
Dengan anggaran tersebut, Puskesmas seharusnya memiliki buffer stock yang memadai.
Namun, tahun ini anggaran yang tersedia hanya Rp 1 miliar, yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Selama ini, kami hanya berharap dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena fiskal naik, daerah hanya diberi Rp 1 miliar.
Kami berharap di perubahan nanti bisa dapat tambahan," tutup Yusran.(*)