Heboh Antraks Gorontalo
Gara-gara Surat Edaran Pemprov Sulteng, Ekspor Sapi Gorontalo Terhambat
Hal itu terjadi pasca adanya surat edaran (SE) dari Provinsi Sulawesi Tengah, untuk menghentikan sementara suplai sapi dari Provinsi Gorontalo.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Wawan Akuba
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Saat ini pelaku usaha ternak sapi di Kabupaten Gorontalo, tak dapat menyuplai ke Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (18/7/2024).
Hal itu terjadi pasca adanya surat edaran (SE) dari Provinsi Sulawesi Tengah, untuk menghentikan sementara suplai sapi dari Provinsi Gorontalo.
Padahal Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan ternak sapi terbanyak se-Provinsi Gorontalo.
Baca juga: Sejak Awal Proyek Revitalisasi Benteng Otanaha Gorontalo Bermasalah hingga Diprotes BPCB
Tercatat ada sekitar 100 ribuan ekor sapi yang ada di Kabupaten Gorontalo.
"Iyah tidak bisa, dari jalur darat kita kita tidak bisa masuk ke Palu, Sulawesi Tengah," ujar Asrieana Dunggio, Dokter Hewan di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan (Keswan) Kabupaten Gorontalo.
Meski sebelumnya ia menyebut tidak membenarkan adanya kasus antraks di Kabupaten Gorontalo, namun ia tetap mematuhi SE yang keluar dari Pemprov Sulteng.
Baca juga: Rekapitulasi Hasil PSU Dapil 6 Gorontalo Boalemo, Berikut Jumlah Suara Partai dan Caleg
"Surat itu menjadi kewenangan mereka, isi suratnya itu yang kita patuhi," terang Asri.
Dengan begitu, untuk sementara waktu pelaku usaha yang ingin menyuplai sapi ke Sulteng tidak akan memperoleh rekomendasi berupa surat kesehatan hewan dan hasil uji leb dari Dinas Peternakan dan Pertanian Gorontalo.
Sebelum kata Asri ada dua pelaku usaha yang akan menyumplay ternak ke Sulteng.
"Ada dua tapi sudah berangkat. Karena mereka sudah mengurus surat dan kelengkapan sebelum SE Pemprov Sulteng kita terima," ujarnya.
Pasca menerima SE itu, pihaknya tidak akan mengeluarkan surat untuk kelengkapan pelaku usaha menyuplai ternak.
"Jadi silahkan mereka mencari jalan sendiri," pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.