Mafia Tanah Proyek Bulango Ulu Bone Bolango Sita Perhatian Kejati Gorontalo, Diduga Aleg Terlibat

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Isu adanya mafia tanah di proyek strategis nasional (PSN), Bulango Ulu menyita perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. 

Persoalan adanya dugaan mafia tanah ini disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan kantor Kejati Gorontalo, Rabu (03/7/2024). 

Masa aksi meminta agar Kejati Gorontalo tak tinggal diam. Persoalan mafia tanah ini kata mahasiswa harus ditindak.

Adapun mahasiswa ini mengklaim diri sebagai Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bone Bolango, Gorontalo. 

"Sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut dari Kejati Gorontalo soal mafia tanah Bulango Ulu," kata orator aksi, Arya Syahrain. 

Menurut Arya, bahwa ada dugaan anggota legislatif (aleg) terlibat dalam proyek ini. Peran aleg ini kata dia memainkan harga tanah.

"Itu anggota DPRD Bone Bolango terpilih lagi dia tahun ini, apa karena dia masih menjabat terus Kejati Gorontalo kesulitan mengungkap kasus ini?," tanya Arya dengan retoris. 

Sebelumnya kata Arya, persoalan mafia tanah ini bukan baru kali ini disuarakan. Pihaknya sudah menyurati Kejati Gorontalo. 

"Kami meminta Kejati Gorontalo segera usut kasus ini," jelasnya

Menanggapi hal ini pihak Kejati Gorontalo mengundang lima perwakilan masa aksi untuk menjelaskan proses tindak lanjut penangan perkara dugaan mafia tanah di Bulango Ulu.

Sebagai informasi, Bendungan Bulango Ulu merupakan proyek strategis nasional (PSN) bernilai Rp 1.2 triliun. 

Presiden Joko Widodo bahkan meninjau langsung proyek seluas 483.05 hektar (Ha) ini pada 22 April 2024 kemarin. 

Dikutip dari HutamaKarya.com, proyek ini akan mengairi Daerah Irigasi (DI) ke wilayah DI Lomaya, DI Alale, dan DI Pilohayanga seluas 4.950 Ha.

Juga akan memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2,2 m3 per detik untuk Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Selain itu, berpotensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 4,96 megawatt. 

Bahkan, sebagai sistem pengendalian dan mereduksi banjir hingga 84,62 persen serta berpotensi sebagai lokasi pariwisata. (*)