Belum Ada Penjabat Wali Kota Gorontalo, Pengamat Sebut Hambat Pelayanan Publik

TRIBUNGORONTALO.COM, Kota Gorontalo - Pengamat Kebijakan Publik m,enyebut lamanya penentuan Wali Kota Gorontalo akan berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. 

Bahkan hal ini bisa menganggu proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Gorontalo. 

Diketahui, Kota Gorontalo dipimpin Plh Wali Kota Ismail Madjid. Sekda Kota Gorontalo ini menjabat Plh Wali Kota setelah berakhirnya Masa Jabatan Marten Taha pada Minggu 2 Juni 2024.

Pengamat Kebijakan Publik Kota Gorontalo, Yakob Noho Nani mengatakan Plh Wali Kota Gorontalo tidak mempunyai kewenangan luas. 

"Karena terbatas, Plh tidak bisa mengeksplor RPJM terlalu dalam, akan tertunda progra-program, untuk perbaikan struktur itu juga terbatas," ungkapnya kepada TribunGorontalo.com, Kamis (06/5/2024) 

Yakob menjelaskan keterbatasan Plh ini berdampak besar pada proses pelayanan publik sehingga diharapkan proses penunjukan Penjabat Walikota disegerakan.

Tak hanya itu, hal ini juga ditakutkan bisa menganggu proses birokrasi di Pemerintahan Kota Gorontalo tidak berjalan dengan baik. 

"Plh ini kan pelaksana harian, apa isu yang muncul dalam kebutuhan hari-hari itu hanya itu kewenangannya," jelasnya

Kepala Prodi S1 Administrasi Publik UNG itu mengatakan Plh tidak bisa membuat kebijakan di pemerintahan, karena bertentangan dengan jabatan yang dipegang. 

Yakob mengatakan idealnya Plh bertugas memimpin sebuah daerah hanya tiga bulan saja. 

"Kalau bisa di bawah dari waktu itu, sebulan cukup, supaya tidak terlalu lama proses pelayanan publik tertunda," jelasnya

Yakob berharap pemimpin penjabat Wali Kota Gorontalo nanti bisa membawa kepentingan publik dan tidak mempunyai kepentingan dengan partai politik.

Pengamat Kebijakan Publik, Rustan Tohopi juga menjelaskan penentuan Penjabat Wali Kota Gorontalo diharapkan tidak bisa diintervensi oleh partai politik. 

"Kalau bisa bukan orang partai, karena ada kemungkinan terjadi intervensi di Pilkada 2024," jelasnya

Rustam berharap Penjabat Wali Kota nanti bukan dari kalangan yang mempunyai kepentingan dengan partai, hal ini ditakutkan proses Pilkada menjadi kacau. 

"Dari kalangan akademisi juga banyak, kalau kita diminta dan izin rektor kami kesana," jelasnya

Kepala Prodi S2 Administrasi Publik UNG ini juga menegaskan proses pilkada 2024 ditakutkan bisa tertunda karena lamanya penentuan Penjabat Walikota.

"Kalau bisa penentuan Penjabat Wali Kota ini jangan terlalu lama, karena pilkada ini dia butuh tahapan tahapan tersendiri dan itu butuh waktu," ujarnya

"Jangan sampai proses ini tertunda karena proses Penjabat Walikota yang belum diusulkan oleh DPRD," tambahnya

Rustan berharap proses penentuan Penjabat Walikota segera dilantik agar proses pilkada dan pelayanan publik berjalan dengan lancar. 

Selain itu Rustam menegaskan pihak akademisi tidak terlalu melihat siapa yang menjadi Penjabat Wali Kota Gorontalo.

"Tapi kalau bisa yang mampu membawa kota Gorontalo menjadi lebih baik dan tidak punya keterkaitan dengan kepentingan lainnya," tegasnya 

Dosen Kebijakan Publik UNG, Rusli Isa mengatakan tarik menarik politik, kepentingan dan pertarungan antar kelompok tertentu, menjadi alasan lamanya penentuan Penjabat Walikota. 

"Karena mereka berharap, Penjabat nanti itu bisa mendukung calon walikota definitif yang mereka dukung di Pilkada 2024," jelasnya

Olehnya Rusli berharap proses penentuan penjabat Walikota tidak mempunyai kepentingan politik didalamnya. Walaupun proses pemilihan pejabat dengan politik tak bisa dipisahkan. 

"Itu sudah paket, di mana ada pejabat disitu ada proses politik, tapi harapannya bisa membawah kepentingan publik," tandasnya (*)