Gorontalo Respon Tapera
Gaji Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera? Masyarakat Gorontalo: Menambah Beban
Aktivis Sosial Gorontalo, Dela Rahmat, menilai kebijakan ini memberatkan para pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Penulis: Arianto Panambang | Editor: Wawan Akuba
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Dela-Rahmat-warga-Gorontalo-merespon-penerapan-Tapera-Rabu-562024.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Kabar mengejutkan datang bagi para pekerja di Indonesia. Gaji mereka akan dipangkas sebesar 2,5 persen untuk mendanai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, dan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Aktivis Sosial Gorontalo, Dela Rahmat, menilai kebijakan ini memberatkan para pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
"Potongan ini menambah beban finansial, padahal banyak pekerja yang sudah memiliki banyak potongan, seperti pajak dan iuran lainnya," ungkapnya.
Dela khawatir pemotongan gaji ini memperparah ketimpangan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Ia mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum dan memastikan kepatuhan terhadap standar upah yang adil.
Di sisi lain, beberapa pihak melihat Tapera sebagai solusi tepat untuk membantu masyarakat memiliki rumah.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap hunian yang layak, khususnya bagi para pekerja muda.
Masyarakat juga mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam mengelola dana Tapera.
Sejarah pengelolaan dana publik yang diwarnai korupsi menimbulkan kekhawatiran dana Tapera disalahgunakan.
Dela menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera.
"Masyarakat harus yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik dan program ini berjalan sesuai tujuan," tegasnya.
Masyarakat Gorontalo berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan matang.
"Jangan sampai setiap kebijakan membebani rakyat, tanpa kejelasan kesejahteraan yang diberikan," tandas Dela.
Pemerintah didesak untuk melakukan dialog terbuka dengan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan masyarakat sipil, untuk mencari solusi terbaik terkait program Tapera.(*)