Jika Benar Mata-matai Jaksa, Densus Dipastikan Langgar UU, Begini Aturannya

TRIBUNGORONTALO.COM – Dugaan aksi pengintaian Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) Polri, terhadap seorang Jaksa Agung Muda dianggap melanggar Undang-undang. 

Hal itu seperti diungkapkan Pengamat keamanan dari Centre for Strategic and International Studies, Nicky Fahrizal, sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Nicky, aksi memata-matai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah itu bisa saja dilanggar oleh anggota densus tersebut. 

Secara regulasi, Densus 88 mestinya tidaklah hadir untuk memata-matai aparat hukum, terutama pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung). 

”Dilihat dari aspek hukum, Densus 88 tidak bisa dikerahkan untuk urusan lain, kecuali berkaitan dengan terorisme dan kontra terorisme. Kalau ada kasus yang berhubungan dengan spionase atau kegiatan memata-matai, sudah tentu ini pelanggaran terhadap UU tersebut,” kata Nicky, dikutip Minggu (26/5/2024). 

Baca juga: Berhasil Tangkap 1 Pelaku Pembunuhan Vina di Cirebon, Kuasa Hukum Korban Beri Apresiasi

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang anggota Densus 88 diduga menguntit Febrie saat sedang malam malam di di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa anggota Densus 88 membuntuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, saat makan malam di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/5/2024).

Peristiwa ini terbongkar ketika salah satu anggota Densus 88 ketahuan memantau aktivitas Febrie saat makan malam.

 Kejadian ini sontak memicu polemik dan pertanyaan publik terhadap kewenangan Densus 88.

Febrie menegaskan bahwa Densus 88 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan intelijen atau memata-matai, termasuk terhadap pejabat negara.

"Dilihat dari aspek hukum, Densus 88 tidak bisa dikerahkan untuk urusan lain, kecuali berkaitan dengan terorisme dan kontraterorisme," tegas Febrie.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tindakan Densus 88 tersebut berpotensi melanggar.

"Kalau ada kasus yang berhubungan dengan spionase atau kegiatan memata-matai, sudah tentu ini pelanggaran terhadap UU tersebut,” imbuhnya.

Baca juga: 7 Terduga Teroris di Sulteng Diringkus Densus 88 Antiteror

Ia pun mengingatkan bahwa marwah Densus 88 bisa tercoreng dan kepercayaan publik terhadap lembaga itu juga akan berkurang.

"Selama ini, mereka dipercaya untuk menanggulangi aksi teror, kontra radikalisme, dan kontra terorisme. Kalau mereka disalahgunakan untuk hal lain, ini bisa mencoreng nama baik mereka,” jelasnya. 

Dia menambahkan bahwa Jampidsus merupakan pejabat tinggi yang bertugas menangani perkara krusial seperti korupsi dan pencucian uang.

"Jampidsus itu kan pejabat tinggi yang mengerjakan penindakan hukum tindak pidana krusial, seperti korupsi dan pencucian uang. Artinya, ini bukan ranah Densus 88," tegasnya. 

Polemik ini mendorong desakan agar Mabes Polri, khususnya Kapolri dan Komandan Densus 88, memberikan klarifikasi secara gamblang.

"Mabes Polri, dalam hal ini Kapolri dan Komandan Densus 88, harus mengklarifikasi. Sebab, ini mempertaruhkan kepercayaan publik," tandas dia.

Densus 88 AT Polri adalah satuan khusus kontraterorisme milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diprioritaskan untuk menghancurkan setiap tindak pidana terorisme di Republik Indonesia.

Baca juga: Polisi Tembak Polisi, Penjelasan Polri Soal Tewasnya Anggota Densus 88 Antiteror Bripda Ignatius

Densus 88 AT Polri dilatih untuk menangani semua jenis aksi terorisme di Indonesia.

Densus 88 AT Polri diciptakan sebagai satuan khusus yang memiliki kemampuan untuk menumpas setiap aktivitas terorisme di Indonesia.

Densus 88 AT Polri terdiri dari anggota-anggota polisi yang memiliki keahlian serta berpengalaman dalam strategi dan taktik terhadap tindak pidana terorisme.

Selain itu, seluruh provinsi yang ada di Indonesia juga memiliki perwakilan Densus 88 AT Polri yang disebut dengan Satgaswil Densus 88 AT Polri. Fungsi Satgaswil Densus 88 AT Polri adalah mendeteksi aktivitas para teroris di masing-masing provinsi.(*)