BPJS Kelas Rawat Inap Standar Belum Diterapkan di Gorontalo, Ini Alasannya

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – BPJS Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum diterapkan di Gorontalo.

Menurut Kepala Bagian SDM UK BPJS Kesehatan Gorontalo, Ivana F Umboh, penerapan KRIS memang belum diterapkan secara menyeluruh di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2024, mekanisme pelaksanaan BPJS KRIS akan diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

"Sampai dengan saat ini, belum ada regulasi turunan dari Perpres tersebut," ujar Ivana saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, Kamis (16/5/2024) kemarin.

Ivana menegaskan dalam menerapkan BPJS KRIS itu akan dibuatkan aturan oleh Kemenkes dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk Dewan Jaminan Sosial Negara.

"Dengan keterlibatan kami itu, akan dievaluasi terkait pelayanan rawat inap di tiap-tiap rumah sakit," ujarnya.

Alasan lain pelayanan BPJS KRIS itu belum dijalankan karena mempertimbangkan beberapa hal. Seperti manfaat tarif, pelayanan kesehatannya, hingga iuran pembayaran.

Diketahui, iuran BPJS yang selama ini berjalan adalah Kelas 1 iurannya Rp150 ribu per jiwa per bulan. Kelas 2 Rp100 ribu, serta Kelas 3 Rp 42 ribu ditambah dengan subsidi dari pemerintah Rp7 ribu.

Ivana menjelaskan perbedaan peserta BPJS Kesehatan pada umumnya dibandingkan dengan peserta BPJS KRIS.

"Kalau BPJS yang selama ini berjalan kan pesertanya terdaftar sesuai dengan hak kelas rawatnya. Sementara, BPJS KRIS pesertanya akan menjadi sama, tidak membedakan peserta mandiri maupun peserta hak kelas rawat," jelasnya.

Dikutip dari Kompas.com, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut, implementasi Perpres Nomor 59 tahun 2024, tidak menghilangkan jenjang perawatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Betul ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP, tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Menurut Gufron, implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024 ini adalah menyeragamkan kelas rawat inap.

Pemerintah menetapkan 12 kriteria dalam penyeragaman kelas rawat inap ini.

Kriteria itu meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur nakas per tempat tidur, temperatur ruangan, ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin anak atau dewasa serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

Kemudian kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, tirat/partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas, dan outlet oksigen.

"Perawatan ada kelas rawat inap standar dengan 12 kiteria untuk peserta BPJS maka sebagaimana sumpah dokter tidak boleh dibedakan pemberian pelayan medis atas dasar suku, agama atau status sosial atau beda iurannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan, dalam aturan baru tersebut juga disebutkan, bahwa peserta JKN diperbolehkan untuk meningkatkan layanan perawatan selama dalam situasi nonmedis.

Adapun Pasal 51 Ayat 1 dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 disebutkan bahwa peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.

Kemudian dalam Pasal 51 Ayat 2 disebutkan bahwa selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya akibat peningkatan pelayanan dapat dibayar oleh peserta yang bersangkutan, pemberi kerja, dan asuransi kesehatan tambahan.

"Jika peserta ingin dirawat yang kelasnya meningkat diperbolehkan," ucap dia. 

Ikuti Saluran WhatsApp TribunGorontalo untuk informasi dan berita menarik lainnya