Penjagub Ismail Pakaya Minta KPU tak Gunakan PPK Pileg untuk Pilkada Gorontalo 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pj Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Ismail Pakaya menekankan soal Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pilkada Gorontalo 2024 nanti. 

“Kita bisa sukses melaksanakan Pilkada 2024 jika tersedia pembiayaannya, sarana prasarana, SDM, termasuk sampai dengan pengamanan,” kata Ismail.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Penjagub Ismail meminta sekretaris daerah Provinsi Gorontalo mengirimkan surat dispensasi ke kabupaten/kota untuk PPK/PPS, tidak hanya di hari pelaksanaan namun juga saat mengikuti bimtek dan dua hari sebelum pelaksaaan.

Disclaimer : Artikel ini mengalami perubahan pada bagian akhir berita terkait koreksi pemprov pada 02 Mei 2024 pukul 12.10 Wita. 

Ia juga menyarankan agar PPK/PPS ini diseleksi kembali, tidak menggunakan orang-orang sebelumnya pada pileg kemarin.

“Saya tidak ingin adanya pembatasan-pembatasan sehingga mengganggu tahapan Pilkada yang akan menghasilkan pemimpin di provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Terkait pembiayaan dan SDM kami jamin kami akan dukung penuh,” ungkap Ismail.

Memang, dalam rangka mendukung Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Provinsi Gorontalo, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya membeberkan beberapa tindakan yang diambil pemprov.

Hal ini diungkapkannya pada rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2024, bertempat ballroom Hotel Grand Q, Rabu malam (17/4/2024).

Dukungan yang diberikan Pemprov Gorontalo antara lain memenuhi pembiayaan 60 persen dari sisa pembiayaan tahun 2023 yakni 40 persen sesuai kesepakatan untuk kebutuhan persiapan Pilkada.

Terkait hal ini, ia meminta ketua KPU kabupaten/kota melakukan koordinasi kesiapan transfer dari pemerintah daerah.

Selanjutnya terkait sarana seperti sekretariat PPK/PPS. Ia mendorong Ketua KPU Bone Bolango untuk segera mengkoordinasikan dengan pemda setempat terkait sekretariat, apakah termasuk pada komponen pembiayaan yang sudah dihitung saat alokasi anggaran pilkada.

Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga diminta bisa memberikan ruang kepada Dukcapil kabuapaten/kota untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam melakukan perekaman KTP. Menurutnya, ini perlu diterapkan sebagai modal suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.

Selebihnya, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan meminta KPU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Hal ini melihat calon pimpinan daerah merupakan putra-putra terbaik sehingga resiko gesekan akan cukup besar dibandingkan Pileg kemarin.

“Koordinasi kita, KPU, Bawaslu, dan pemerintah provinsi juga kabupaten/kota serta Forkopimda saya minta untuk terus dan lebih ditingkatkan sehingga kita bisa mengurangi tingkat gesekan yang mungkin saja akan lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan Pileg kemarin. Kita berdoa sepanjang tahapan penyelenggaraan ini sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Ismail.