Pemprov Gorontalo Gelontorkan Dana untuk Pilkada Serentak 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo bakal menggelontorkan dana untuk Pilkada Serentak 2024.

Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024.

Pemprov Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama seluruh KPU se-kabupaten/kota Gorontalo di Ballroom Hotel Grand Q, Rabu (17/4/2024).

Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya berkomitmen mendukung Pilkada Serentak Gorontalo 2024.

“Kita bisa sukses melaksanakan Pilkada 2024 jika tersedia pembiayaannya, sarana prasarana, SDM, termasuk sampai dengan pengamanan,” kata Ismail.

Baca juga: Senin Depan Presiden Jokowi ke Gorontalo, Resmikan Bandara Panua hingga Jalan di Kabupaten Boalemo

Pemprov Gorontalo memenuhi pembiayaan 60 persen dari sisa tahun 2023, sesuai kesepakatan untuk kebutuhan persiapan Pilkada Serentak 2024.

"Saya minta ketua KPU kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi kesiapan transfer dari masing-masing pemerintah daerah," sambungnya.

Mengenai sekretariat PPK atau PPS, Penjagub Ismail mendorong Ketua KPU Bone Bolango untuk segera mengkoordinasikan dengan pemda setempat. Apakah pengadaan sekretariat itu masuk pada komponen pembiayaan yang sudah dihitung saat alokasi anggaran Pilkada 2024.

Untuk Sumber Daya Manusia (SDM), Penjagub Ismail meminta sekretaris daerah Provinsi Gorontalo mengirimkan surat dispensasi ke pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan bimtek.

Ia juga menyarankan PPK/PPS ini diseleksi kembali dan tidak menggunakan orang-orang sebelumnya pada Pileg 2024.

“Saya tidak ingin adanya pembatasan-pembatasan sehingga mengganggu tahapan Pilkada yang akan menghasilkan pemimpin di provinsi, kabupaten kota se-Provinsi Gorontalo. Terkait pembiayaan dan SDM, kami jamin, kami akan dukung penuh,” tegasnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga diminta bisa memberikan ruang kepada Dukcapil kabupaten kota untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam melakukan perekaman KTP.

Bagi Ismail, perekaman KTP itu perlu diterapkan sebagai modal suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.

Selebihnya, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan meminta KPU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Sebab, calon kepala daerah merupakan putra-putra terbaik. Sehingga, resiko gesekan akan cukup besar dibandingkan Pileg kemarin.

“Koordinasi kita. KPU, Bawaslu, dan pemerintah provinsi juga kabupaten kota serta forkopimda, saya minta untuk terus dan lebih ditingkatkan.

"Sehingga kita bisa mengurangi tingkat gesekan yang mungkin saja akan lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan pileg kemarin. Kita berdoa sepanjang tahapan penyelenggaraan ini sesuai dengan regulasi yang ada,” tandasnya. (Adv)