BREAKING NEWS Bawaslu Kota Gorontalo Ungkap 11 Kasus Pelanggaran Pemilu, Rata-rata Politik Uang

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorntalo -- Bawaslu Kota Gorontalo mengungkap 11 kasus pelanggaran pemilu yang telah ditangani hingga Rabu (6/3/2024).

Dari 11 kasus tersebut, 10 berasal dari laporan masyarakat dan 1 temuan dari Panwascam Kota Tengah.

Erman Katili, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gorontalo merinci 11 kasus tersebut, berikut daftarnya. 

Pengrusakan APK: Seorang pelapor berinisial SD melaporkan HM atas dugaan pengrusakan APK caleg DPRD Kota Gorontalo dari Partai Nasdem. Kasus ini telah dilimpahkan ke Gakkumdu dan saat ini berada di Kepolisian.

Penghalang-halangan Kampanye: FA melaporkan RS atas dugaan menghalang-halangi kegiatan kampanye caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Kasus ini juga telah dilimpahkan ke Gakkumdu dan saat ini dalam tahap penyidikan.

Pengrusakan dan Penghilangan APK: Laporan AD terhadap KB terkait pengrusakan dan penghilangan APK caleg DPRD Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Penghilangan Hak Pilih: HL melaporkan RR dan SA atas dugaan penghilangan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Pulubala. Kasus ini masih dalam proses dan sedang dikaji.

Janji Uang: WR melaporkan DD atas dugaan menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye. Kasus ini masih dalam proses dan sedang dikaji.

Janji Uang dan Pelanggaran Kode Etik: KB melaporkan RY, UA, dan JA atas dugaan menjanjikan uang kepada peserta kampanye dan pelanggaran kode etik oleh ketua KPPS TPS 6 Limba B. Kasus ini masih dalam proses dan sedang dikaji.

Janji Uang: Laporan MT terhadap MRB terkait dugaan menjanjikan uang kepada peserta kampanye tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil laporan.

Janji Uang: Laporan HPM terhadap MRB terkait dugaan menjanjikan uang kepada peserta kampanye tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil laporan.

Janji Uang: Laporan UAK terhadap MRB dan DT terkait dugaan menjanjikan uang kepada peserta kampanye tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil laporan.

Janji Uang: Laporan MHS terhadap AKL, AL, dan WL terkait dugaan menjanjikan uang kepada peserta kampanye tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil dan dijadikan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu.

Temuan Panwascam: Panwascam Kota Tengah menemukan dugaan pelanggaran pemilu oleh OI dan MRB terkait penggunaan atribut selain dari partai politik. Namun, kasus ini dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran pemilu.