Pemkot Gorontalo

Jelang Ramadan, Pemkot Gorontalo Fokus Kendalikan Inflasi Daerah 

Pemerintah Kota Gorontalo memfokuskan diri untuk mengendalikan inflasi daerah yang terjadi menjelang Ramadan 2024

Penulis: Husnul Puhi | Editor: Ponge Aldi
Humas Pemkot Gorontalo
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat menginpeksi harga bahan pokok di sejumlah pasar. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pemerintah Kota Gorontalo memfokuskan diri untuk mengendalikan inflasi daerah yang terjadi menjelang Ramadan 2024

Pengendaliannya dengan menekan angka inflasi daerah. Menurut data terbaru, inflasi di Kota Gorontalo berada di angka 1,9.

Angka tersebut dinilai paling terendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo.  

Meski begitu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha menegaskan, pihaknya tetap fokus pada pengendalian inflasi tersebut. 

Sebab, bagi Marten menjaga inflasi daerah untuk tetap stabil merupakan kewajiban pemerintah.

Marten menjelaskan, bahwa inflasi daerah itu dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok. Seperti, beras, cabai, tomat, bawang dan lainnya.

"Harga bahan pokok naik bisa memicu kenaikan inflasi," kata Marten, Minggu (3/3/2024).

Untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok Pemkot Gorontalo turut menggandeng sejumlah otoritas terkait.

Sebagai contoh, mengatasi bahan pokok beras. Pemkot Gorontalo bekerjasama dengan Bulog Gorontalo untuk mengefektifkan beras SPHP dan bantuan cadangan beras pemerintah.

"Cadangan beras yang tersedia saya sudah instruksikan untuk tidak ditahan-tahan dan harus segera didistribusikan," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Gorontalo juga kerap melaksanakan operasi pasar. Hal ini untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di wilayah kota.

Tak hanya beras, bahkan komoditas lain seperti, rica, bawang, tomat, turut dilakukan kerjasama dengan wilayah penghasil. 

Seperti halnya, menjalin kerjasama dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Sulawesi Tengah, dan daerah-daerah penghasil barang kebutuhan pokok lainnya.

Pada dasarnya dalam pengendalian inflasi, terutama menghadapi hari-hari besar keagamaan, pemerintah tetap pada kebijakan 4K, yaitu ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusinya, dan komunikasi yang efektif.

"Inflasi ini bukan kita yang turunkan, tapi dikendalikan, agar tidak mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," pungkasnya. (*/Adv)

 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved