Ketua PKK Kota Gorontalo Jusmiaty Taha Kiayi Demak Bina Kadernya Paham Lingkungan Bersih dan Sehat

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo Jusmiaty Taha Kiayi Demak memberikan pembinaan terhadap kadernya terkait paham lingkungan bersih dan sehat.

Pembinaan dilakukan Jusmiaty saat memantau penilaian lomba kesatuan gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (22/2/2024).

Menurut Jusmiaty, kebersihan lingkungan telah menjadi tanggungjawab bagi semua pihak.

Mulai dari pejabat, perangkat OPD, hingga anggota PKK. Hal ini, agar mencontohkan ke masyarakat bisa memahami arti kebersihan lingkungan yang sehat.

Menjaga kebersihan bagi Jusmiaty, perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.  

“Ini harus dimulai dari lingkungan terkecil yaitu dari rumah dan sekitarnya. Tentunya tidak hanya didalam rumah melainkan diluar juga. Oleh karena itu, kita harus sisir kebersihan lingkungan sekitar kita,” jelas Jusmiaty.

Bunda PAUD Kota Gorontalo itu, turut meminta konsisten warga dalam menjaga lingkungan bersih sehat. 

Artinya, menjaga kebersiha hanya di saat ada penilaian lomba. Tetapi, kebersihan lingkungan perlu dijaga secata terus menerus.

"Karena ini menyangkut kesehatan kita juga," kata Isteri Wali Kota Gorontalo, Marten Taha.

Terkait penilaian lomba kesatuan gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, terdapat empat titik lokasi yang menjadi penilaian. 

Lokasi pertama berada di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, dengan penilaian PKK KB Kes. 

Kemudian, lokasi kedua bertempat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, penilaiannya terkait pola hidup bersih sehat (PHBS). 

Sementara, lokasi ketiga dan keempat di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara dan Lekobalo, Kota Barat yang dinilai masing-masing untuk lingkungan bersih sehat (LBS) dan posyandu.

Penilaian tersebut dipantau langsung Ketua PKK Kota Gorontalo, Jusmiaty Taha Kiayi Demak dengan didampingi jajaran PKK dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. (*)