Kurangnya Fasilitas Khusus Pemilih Difabel di Pemilu 2024, Ketua PPUAD: Ini Seperti Diskriminasi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kurangnya fasilitas khusus difabel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikeluhkan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Gorontalo (PPUAD), Risna Karim.

Risna mengaku pemilih disabilitas seharusnya mendapat hak mereka.

Selain itu, ia tidak mendapatkan informasi tentang ragam disabilitas untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Ini seperti diskriminasi, kenapa sampai sekarang belum ada ragam disabilitas. Kan beda tuna netra, tuna daksa, dan lain sebagainya," ungkapnya kepada TribunGorontalo.com, Senin (12/02/2024).

Ia mengatakan, permasalahan seperti ini sebenarnya sudah diidentifikasi sejak lima tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum ada perubahan.

"Misalnya yang bersangkutan yang mengurus TPS-TPS itu kan tidak ada data, mereka juga belum tentu kenal semua," jelasnya.

Ia memisalkan tuna daksa tidak akan bisa menjangkau meja pencoblosan yang digunakan orang normal.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) itu menjelaskan di beberapa tempat yang didatanginya hampir semua belum memenuhi standar disabilitas.

"Kan haknya itu diakomodir dalam undang-undang, termasuk hak politiknya, dan itu kewajiban negara," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan hak disabilitas yang tidak diperbaiki oleh pemerintah. Apalagi adanya perbedaan kebutuhan setiap disabilitas.

"Coba untuk tuna netra juga kan perlu braille, nah bagaimana? Itu kabar kemarin masih diupayakan dari pusat, disuruh menunggu surat suara untuk mereka (tuna netra)," ungkapnya.

Namun ia pesimis semuanya akan berjalan sesuai harapan. Pasalnya besok sudah waktu pencoblosan.

Pun dalam tinjauan lapangan, dirinya masih mendapatkan jawaban yang kurang memberikan solusi.

"Ada juga mereka bilangnya masih pakai data kemarin, loh, berarti mereka ini beberapa tidak di data?" katanya.

Ia sampai sekarang masih mendapatkan perbedaan data, misalnya yang sudah menginjak 17 tahun atau wajib pilih. Namun, ia berupaya untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian data.

Dalam pengakuannya ada yang memberikan aplikasi untuk pendataan. Namun ia menjelaskan jika beberapa difabel masih susah untuk mengakses hal tersebut.

Baca juga: Tanah Becek Akibat Hujan Deras, TPS di Desa Mohungo Gorontalo Pindah Lokasi

Apalagi dalam aplikasinya harus memasukkan beragam data pribadi.

"Harusnya kan dari lima tahun lalu sudah ada, bayangkan mereka yang tuna netra harus membuka aplikasi tersebut," jelas Risna.

Namun Risna tetap akan melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam keterangannya, ia akan mencari tahu keberadaan difabel di setiap TPS.

Diketahui data tersebut akan dipertanggungjawabkan paling lambat 15 Februari.

Ia berharap ke depannya pendataan mengenai difabel harus lebih diperbaiki.

"Semoga kedepannya untuk keterangan difabel saja yang diperbaiki dulu, biar di setiap tps mengetahui kalau ada perbedaan kebutuhan difabel tuna netra atau tuna daksa dan lain sebagainya," tutupnya.