Gorontalo Masih Daerah Termiskin ke-5 di Indonesia, Data Tidak Akurat Jadi Kendala

TRIBUNGORONTALO.COM -- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih tinggi, yaitu sebesar 15,15 persen pada tahun 2023.

Angka tersebut menempatkan Gorontalo sebagai daerah termiskin kelima secara nasional.

Menurut Budi, upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan masih terhambat oleh data yang tidak akurat.

Hal ini menyebabkan bantuan bagi warga miskin sering tidak tepat sasaran.

“Data dari berbagai lembaga, seperti BPS, DTKS, dan P3KE, masih belum saling terintegrasi. Sehingga, pemerintah kesulitan untuk mengetahui jumlah dan kondisi warga miskin secara riil,” ujar Budi pada Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang berlangsung di Hotel Grand-Q, Kota Gorontalo, Rabu (29/11/2023)

Budi berharap, kedepan seluruh data yang ada dapat saling terintegrasi. Sehingga, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan secara maksimal.

Selain itu, Budi juga mengatakan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo juga masih tinggi, yaitu sebesar 2,44 persen pada tahun 2023.

Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,28 persen.

Budi menilai, pelaksanaan rapat koordinasi dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan lembaga.

Hal ini penting untuk bersinergi dalam mewujudkan peran pemerintah sebagai alat negara, dalam menghadirkan kehidupan sosial yang adil dan sejahtera.

Data BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo merilis angka kemiskinan Gorontalo per tahun 2023.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif menyebut, angka kemiskinan penduduk Gorontalo turun 15,15 persen.

"Dari angka ini berarti ada penurunan yang cukup signifikan," ujar Mukhanif seusai Siaran Pers Berita Resmi Statistik di Kantor BPS Provinsi Gorontalo, Senin (17/7/2023).

Kata Mukhanif, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo tergolong cepat dibandingkan angka kemiskinan nasional.