Terus Kritik, Anies-Muhaimin Satu-satunya Paslon yang Tolak IKN, Nilai Timbulkan Ketimpangan Baru

TRIBUNGORONTALO.COM - Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beserta koalisi menjadi satu-satunya paslon yang menolak soal berpindahnya ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN).

Hal ini berbeda dengan dua paslon lainnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Anies Baswedan menilai, IKN tidak cocok jika dipakai sebagai alat pemerataan penduduk.

Baca juga: Sederet Nama Artis di Barisan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud

Baca juga: Sejumlah Nama Tolak Gabung Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said: Kami Tidak Mengira

Dalam acara dialog di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies mengatakan soal pembangunan IKN adalah pemerataan yang tak tepat, Rabu (22/11/2023).

Dikutip dari Kompas.com, hal ini lantaran lokasi IKN yang tak tepat dan berada di tengah hutan.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Anies Baswedan.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Sebelumnya, dikutip dari Tribun Kaltim, Anies juga mengatakan lebih akan membangun sumber daya manusia.

Menurut Anies Baswedan peningkatan kualitas manusia bukan hanya untuk sumber daya saja.

Tetapi manusia sebagai mahkluk budaya yang punya perananan besar seperti pengembangan kualitas kesehatan, pendidikan dan berbagai sektor.

Pernyataan Anies Baswedan itu sejalan dengan Koalisi pendukungnya yakni Partai Keadilan Sosial (PKS).

Pada Rakernas PKS di Depok, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan soal penentangan IKN.

Baca juga: Anies Baswedan Kritik Pembangunan Ibu Kota Baru, Apa Kata Ganjar dan Gibran?

Dikutip dari Kontan, jika Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar jadi Presiden di tahun 2024, maka ibu kota tak akan jadi dipindah ke IKN.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu, Minggu (26/11/2023).

Namun, pembangunan di IKN akan tetap dilanjutkan namun diubah fungsinya.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.

Diketahui, pada rapat di tingkat panitia kerja (Panja) RUU IKN pada awal 2022 lalu, PKS tegas menolak RUU tersebut.

Dikutip dari situs PKS, partai dominan oranye itu mengatakan pembagunan IKN saat itu sangat tidak mumpuni lantaran bebarengan dengan pembasmian Covid-19.

Selain itu, masih banyak angka kemiskinan di Indonesia yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Mereka menyebut keberadaan Ibu Kota Negara bagi Indonesia tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa.

Oleh karena itu, PKS khawatir memindahkan IKN dari Daerah khusus Ibukota Jakarta yang memiliki sejarah perjuangan ke daerah lain menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa dari rantai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. (TribunWoW.com/ Tiffany Marantika)

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Koalisi Adil dan Makmur Gencar Kritik soal IKN: Sebut Ketimpangan hingga Batal Pindah Ibu Kota