PKS - Anies Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta, Respons Cak Imin, Ganjar dan Prabowo Soal IKN

TRIBUNGORONTALO.COM - Polemik kepindahan Ibu Kota Negara kembali mencuat setelah pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Ahmad Syaikhu mengajak partai politik pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar  untuk tak melanjutkan proyek kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) saat Anies terpilih.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain,” ucap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang.

Meski demikian, kata Syaikhu, partainya tak akan menghentikan pembangunan IKN.

Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” ucap Syaikhu.

 
“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” sambungnya.

Sementara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan.

Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan. Hal ini disampaikan Anies menanggapi pertanyaan wartawan soal gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. 

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui Kompas.com di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Anies mengingatkan agar pembangunan terhadap satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, Anies bersama calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandara (Cak Imin) telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," lanjut dia.

Cak Imin Bilang UU IKN Harus Dilaksanakan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terlebih lagi, pembangunan itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Sikap Cak Imin berbeda dari rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota.

“PKB sampai hari ini masih yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan,” ucap Muhaimin di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Meski begitu, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik (parpol).

“Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi, intinya dinamika biasa,” ucap dia.

Ganjar Pranowo Tak Sepakat Sikap PKS yang Menolak Ibu Kota Dipindahkan ke IKN

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak sepakat usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan Ibu Kota tidak jadi dipindahkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya peraturan mengenai IKN sudah diketok menjadi Undang-undang.

Karena itu seluruh pejabat negara diminta untuk tetap melaksanakan putusan tersebut.

"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok apalagi menjadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," Ganjar saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Namun begitu, Ganjar enggan mengucapkan secara gamblang bahwasanya dirinya akan tetap melanjutkan IKN jika terpilih menjadi presiden 2024.

Hal yang pasti, kata dia, setiap undang-undang yang telah diketok harus dilaksanakan oleh siapapun orangnya.

"Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan siapapun dia," pungkasnya.

Rencana Prabowo

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan arahan kepada seluruh caleg, kader dan pengurus DPD Gerindra Kalimantan Timur pada Jumat (24/11/2023).

Dalam sambutannya, Muzani mengungkapkan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berkomitmen akan menambah anggaran biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah tekad bersama menuju Indonesia Maju 2045. 

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim.

Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional.

Karena itu saya berharap kita menyambut suasana ini dengan optimisme dan semangat bahwa Pak Prabowo akan menang satu putaran.

Tapi kita jangan takabur, jangan jumawa, jangan sombong," kata Muzani. (Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anies Jadi Presiden, PKS Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta, Demokrat: Tidak Mudah Membatalkannya