DPRD Provinsi Gorontalo Ungkap Pemkab Bone Bolango dan KPUD Belum Sepakat Jumlah Anggaran Pilkada

TRIBUNGORONTALO.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum mencapai kesepakatan terkait jumlah anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

KPUD mengusulkan anggaran pilkada sebesar Rp 24 miliar sedangkan Pemkab Bone Bolango hanya menganggarkan Rp 18 miliar

Hal tersebut diungkap Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo AW Thalib.

AW Thalib mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah daerah belum sepakat terkait jumlah anggaran pilkada. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan jumlah anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah dan KPU. 

"Terdapat perbedaan angka yang diajukan Pemerintah Daerah dengan KPU. Pemerintah mengajukan anggaran sekitar Rp 18 miliar, sementara KPU membutuhkan Rp 24 miliar,” ujar AW Thalib.

Selain itu, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga saat ini pun belum disepakati

AW Thalib mengatakan akan mengambil langkah inisiatif sebagai solusi dari kedua permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Bone Bolango.

Langkah inisiatif yang akan diambil oleh AW Thalib berupa akan menyampaikan kepada Penjabat Gubernur Gorontalo mengenai permasalahan Bone Bolango.

"Dalam pertemuan Coffee Morning, kami telah mendesak Penjabat Gubernur untuk mengoordinasikan penyelesaian masalah anggaran ini di seluruh Wilayah Provinsi," ucapnya

AW Thalib menegaskan bahwa dalam APBD Perubahan, pendanaan untuk Pemilu dan Pilkada sangat penting terdapat pembagian anggaran yakni 40 persen dan dalam APBD induk sebesar 60 persen sesuai dengan intruksi pemerintah pusat.

Harapan AW Thalib pun direspon dengan positif oleh Penjabat Gubernur Gorontalo.

Penjabat Gubernur Gorontalo akan memastikan masalah anggaran ini selesai dengan cara menahan nomor register APBD daerah sebelum adanya kesepakatan terkait anggaran pemilu 2024.

"Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Gubernur akan mengambil langkah tegas dengan menahan nomor register APBD daerah yang belum mencapai kesepakatan terkait anggaran pemilu," ujarnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong pemerintah daerah dan KPU Bone Bolango untuk segera menyepakati anggaran Pemilu dan Pilkada.

“Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan positif agar pemerintah daerah dan KPU segera mencapai kesepakatan yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Belum adanya kesepakatan mengenai anggaran Pemilu dan Pilkada di Bone Bolango menjadi konflik yang mendapat atensi serius dari DPRD Provinsi Gorontalo.

AW Thalib berharap agar Penjabat Gubernur dapat terus aktif mengawal dan menangani permasalahan di Bone Bolango mengingat Pemilu akan segera dilaksanakan.(ADV)