PAD Pemkab Gorontalo Capai Rp 28,5 Miliar, PBB Baru 60 Persen

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mencapai Rp 28.541.089.026 atau 70.03 persen dari target Rp 40.752.840. 056

Data dihimpun TribunGorontalo menyebutkan pajak hotel 113,981,000 atau 75.99 persen dari target Rp 150,000,000. Pajak restoran Rp 2.089.571.836 atau 84.36 persen dari Rp 2.476.869.185

Pajak hiburan Rp 11,536,425 atau 76.40 persen dari target Rp 15.100.000. Pajak Reklame Rp 1.099.583.067 atau 82.44 persen dari target Rp 1.333.750.950, Pajak Penerangan Jalan terealisasi 13.756.633.426 atau 68.78 persen dari target Rp 20.000.000.000

Pajak Parkir Rp 561.874.000 atau 74.92 persen dari target Rp 750.000.000, Pajak Air Tanah 9.255.519 atau 92.56 persen dari target  Rp 10.000.000

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 324,067,500 atau 60.09 persen dari target Rp 539.327.161, Pajak Bumi Bangunan Rp 5.661.483.600 atau 60.91 persen dari target Rp 9.295.000.000

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  Rp 4.899.002.653 atau 79.56 persen dari target Rp 6.157.792.760. Pajak Sarang Burung Walet Rp 14.100.000 (56.40 persen) dari Rp 25.000.000

Kepala Bidang PDRD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo, Zulkifli, mengatakan kos-kosan tidak masuk pungutan dalam pajak hotel.

Hal tersebut berdasarkan pemberlakuan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) tahun 2020, yang merupakan pengganti UU. No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Salah satu ketentuannya mengatur secara teknis metode dan jenis-jenis objek yang kena pajak.

"Itu aturan dari pusat, namun sampai dengan 4 Januari 2024 kita masih bisa melakukan pemungutan," terang Zulkifli kepada TribunGorontalo.com, Kamis (16/11/2023).

Saat ini penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan di Kabupaten Gorontalo telah mencapai realisasi sebesar Rp 114 juta.

Pajak hotel diketahui bersumber dari pajak kos-kosan, layanan hotel dan penginapan.

Angka itu telah menyentuh target sebesar 76 persen, dari target akumulatifnya sebesar Rp 150 juta.

UU. HKPD menjelaskan, beberapa jenis pajak ada yang dihilangkan dan ada pula jenis pajak yang tarifnya dikurangi.

"Seperti pajak parkir, yang awalnya 30 persen, telah dikurangi menjadi 10 persen," rincinya.