Payah soal Transparansi, Gorontalo Peringkat Kelima Terendah dalam Keterbukaan Informasi Publik

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Provinsi Gorontalo menduduki peringkat kelima terendah dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal ini diumumkan dalam laporan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) selama tiga tahun berturut turut, sejak 2021-2023.

Nilai KIP Gorontalo saat ini terendah di bawah skor nasional, yakni 67.65. Dibawahnya ada Papua (67.52), Maluku Utara (67.13) Papua Barat (64.36), dan Maluku (60.29).

Hasil penilaian menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi publik di Gorontalo masih terkendala. Beberapa sektor pemerintahan disebut belum memenuhi standar transparansi yang diharapkan.

Keterbatasan ini mencakup keterlambatan dalam memberikan informasi, hingga keterbatasan akses terhadap data dan dokumen yang seharusnya dapat diakses oleh publik.

Menanggapi soal ini, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di wilayah tersebut.

“Laporan terakhir ke saya, nilai atau Indeks kita masih rendah. Oleh karena itu, kita mensupport untuk tahun 2024 lebih mengoptimalkan kejar kerja komisionernya," ujarnya.

Seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo, kata Ismail, akan dikontrol keterbukaan informasi publik mereka, baik pemerintahan dan non-pemerintahan.

Ismail ingin memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran yang diperlukan guna meningkatkan Index Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024.

“Terkait IKIP di Provinsi tanda kutip sarana dan prasarananya terbatas. Mudah-mudahan ini akan difasilitasi provinsi ke depan,” jelasnya.

“Kita menyerahkan sepenuhnya ke KIP kita akan support dengan anggaran," imbuhnya.

Menurutnya, transparansi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mencapai pemerintahan lebih terbuka dan akuntabel.

“Tentu hasil yang ada sekarang menjadi catatan bahan untuk menjadi perbaikan ke depan,” ungkap Ismail.