10 Rekomendasi Makassar untuk Penyandang Disabilitas saat AHLF 2023

TRIBUNGORONTALO.COM - 10 rekomendasi ini dihasilkan dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 yang berlangsung di Makassar pada Selasa-Kamis (10-12/10/2023).

Forum Tingkat Tinggi ASEAN menghasilkan Rekomendasi Makassar untuk memperkuat komitmen dalam pemberdayaan penyandang disabilitas sekaligus mewujudkan inklusivitas serta mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas. 

Rekomendasi disampaikan setelah para peserta anggota negara ASEAN yang dipimpin Indonesia merumuskan draf rekomendasi. 

Forum yang dihadiri sekitar 200 peserta ini merupakan salah satu rangkaian KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia. 

Selain anggota negara ASEAN, hadir pula peserta dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, serta dari Sekretariat ASEAN, berbagai organisasi penyandang disabilitas.

Para peserta bersama-sama merumuskan strategi inovatif untuk mewujudkan inklusivitas sosial-regional.

Pemberdayaan penyandang disabilitas, serta memperkuat jalinan kemitraan. 

Forum berharap agar ASEAN menjadi episentrum perumbuhan inklusivitas yang berkelanjutan.

 Setelah dua hari merumuskan, akhirnya dihasilkan 10 rekomendasi atau disebut Rekomendasi Makassar. 

Rekomendasi tersebut dibacakan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Eka Pratama.

Pertama, mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 dengan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dalam kerja sama ASEAN.

"Kedua, mendukung lebih lanjut tinjauan dan laporan implementasi ASEAN Enabling Masterpan 2025 dengan menyertakan partisipasi penyandang disabilitas," kata Eka Pratama.

Berikutnya, memastikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai bagian mendasar dari Visi Komunitas ASEAN 2045. 

Keempat mendorong Mitra Wicara ASEAN untuk mengarusutamakan pemberdayaan dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan ASEAN, termasuk dalam menyediakan infrastruktur inklusif disabilitas.

"Memberikan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih inovatif untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas," sambungnya.