DPRD Provinsi Gorontalo
Aleg DPRD Ismail Alulu Minta Pemkot Gorontalo tak Lagi Ulur Waktu Peresmian Pasar Sentral
Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Provinsi Gorontalo, Ismail Alulu menyoroti pembangunan Pasar Sentral Kota Gorontalo.
Penulis: Risman Taharudin | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/31323-PasarSentral.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM - Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Provinsi Gorontalo, Ismail Alulu menyoroti pembangunan Pasar Sentral Kota Gorontalo.
Pasar Sentral sampai saat ini belum diresmikan. Ismail Alulu mengatakan, beberapa bulan sebelumnya pemerintah telah berjanji bakal membuka Pasar Sentral di bulan Agustus ini.
Karena itu, Ismail meminta pemerintah menepati janjinya.
"Kenapa tidak bisa diundur lagi? sebab masyarakat sudah terlanjur menerima informasi dan terlalu lama menunggu realisasi janji pemerintah untuk direlokasi ke pasar baru," ujar Ismail Alulu kepada TribunGorontalo.com, Senin (7/8/2023).
Baca juga: Pasar Sentral Gorontalo tak Kunjung Diresmikan, Pemkot Gorontalo Disebut PHP oleh Pedagang
Kata Ismail, pemerintah menjanjikan realisasi pada 17 Agustus 2023, semua para pedagang telah menempati bangunan tersebut.
Menurutnya, memindahkan para pedagang di bangunan baru Pasar Sentral Kota Gorontalo tentu tidak mudah.
Dia memisalkan, data jumlah tempat dan pedagang harus sesuai.
Ketua Asosiasi Pedagang itu tidak ingin saat panitia sudah siap membuka pasar, namun kenyataannya berubah lagi hasil di lapangan.
Ismail mengaku sudah dua kali dirinya sudah mengalami hal itu itu dua kali.
"Beberapa hari kemarin, saya melakukan rapat bersama pemerintah, sesuai perintah wali kota tanggal 17 Agustus sudah harus di dalam pasar yang baru," tuturnya.
Dia berharap, Wali Kota Gorontalo menjaga kepercayaan masyarakat. Baginya apabila dinas terkait bisa bekerja keras sesuai tanggung jawab, Ismail yakin dan percaya hal itu akan selesai dengan baik.
"Sekiranya range waktu hingga tanggal yang ditentukan sekiranya cukup, apalagi pengerjaan tinggal berapa persen," ujarnya.
Seluruh data pedagang diharapkan bisa ter-cover semuanya, hanya saja bagaimana konsep disesuaikan jumlah pedagang bukan jumlah lapak.
"Saya juga selain anggota Komisi III DPRD Provinsi dan juga ketua Asosiasi Pedagang meminta komitmen pemerintah harus ditegakkan, tidak ada lagi ulur waktu," ungkap Ismail. (*)