Jokowi dan Surya Paloh Bertemu 1 Jam di Istana Setelah Reshuffle, Apa yang Dibahas?

TRIBUNGORONTALO.COM - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan di di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023)

Pertemuan ini terjadi setelah reshuffle kabinet.

Jokowi melantik Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sebelumnya jabatan Menkominfo dijabat kader Nasdem, Johnny G Plate yang tersangkut dugaan kasus korupsi Menara BTS.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan pertemuan tersebut  tak membahas soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Ndak bahas reshuffle, itu memang wilayah presiden,” ujar Hermawi dihubungi awak media.

Ia pun mengungkapkan, pertemuan itu berlangsung cukup lama jelang maghrib.

“Jam 17.20 WIB sampai maghrib, sejaman,” kata dia.

Namun, Taslim tak menjawab ketika ditanya soal isi perbincangan kedua figur tersebut.

Sementara itu, pantauan Kompas.com di Istana Kepresidenan, Jakarta, sejak pukul 18.00 WIB hingga 19.15 WIB tidak tampak adanya mobil yang membawa Surya Paloh melintas dari area pilar belakang Istana Negara.

Hal yang sama juga terpantau dari kawasan samping Gedung Sekretariat Negara yang berada di samping barat Kompleks Istana Kepresidenan.

Wartawan juga menunggu kehadiran mobil Surya Paloh sejak pukul 18.00 WIB hingga 19.15 WIB dari samping barat Kompleks Istana Kepresidenan.

Dari sisi tersebut hanya tampak adanya sejumlah mobil yang keluar dari dekat pintu Bali yang merupakan akses VIP menuju ke Istana Merdeka. Tak diketahui pasti apakah mobil-mobil itu terkait kedatangan Paloh ke istana.

Pihak istana saat dikonfirmasi soal pertemuan Jokowi dengan Paloh juga belum ada yang merespons pertanyaan Kompas.com. 

 Gusarnya Nasdem Saat Jokowi Limpahkan Kursi Menkominfo ke Relawan

Pelantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju membuat elite Partai Nasdem gusar. Nasdem merasa haknya atas kursi menteri tersebut diambil begitu saja.

Memang, Budi dilantik sebagai Menkominfo untuk menggantikan Johnny G Plate, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem yang terjerat kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Budi sebelumnya mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT).

Sebelum itu, namanya dikenal karena turut dalam pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 lewat kelompok relawan yang ia pimpin, relawan Pro Jokowi (Projo).

Jokowi menaruh harapan banyak pada Budi. Sebaliknya, Nasdem merasa dicurangi atas keputusan presiden itu.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie menilai, pelantikan Budi Arie sebagai Menkominfo seperti meminjam tanpa izin atau gasab. Bahkan, Effendi menilai, pelantikan tersebut “tidak halal”.

“Menkominfo diberikan ke non-Nasdem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu, tetapi hukumnya tetap gasab, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat,” katanya dikutip dari Kompas.id, Senin (17/7/2023).

Namun demikian, Effendi mengaku, partainya sudah tak ambil pusing soal bongkar pasang kabinet. Nasdem menyerahkan semua keputusan pada Jokowi.

“Ya Nasdem udah enggak pikirin menteri-menterinya, mau diganti siapa, mau diganti jam berapa, terserah. Udah enggak mikirin itu lagi,” ujar Effendi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Menurut Effendi, Jokowi selama ini sudah bertindak seenaknya terhadap Nasdem. Sikap seenaknya itu kini kembali ditunjukkan dengan pelantikan Menkominfo yang bukan berasal dari kader Nasdem.

“Ya sak karepe (terserah) Jokowi-lah. Kan dia selama ini sudah sak karep-karepe dewe (seenaknya sendiri),” ungkapnya.

Meski begitu, Effendi menekankan, partainya akan terus bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, Nasdem telah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai masa jabatan keduanya berakhir. 

“Kita ingin menjadi orang baik, partai yang baik. Kalau dia (Jokowi) jahat, kepada kita, dia akan memperoleh balasan dan kami akan memperoleh kebaikan, itu saja,” tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyoroti latar belakang Budi Arie sebagai Ketua Umum Relawan Projo. Ia khawatir, karena penunjukan Budi sebagai menteri, ke depannya, banyak orang lebih suka menjadi relawan ketimbang bagian dari partai politik.

"Saya khawatirnya nanti ke depannya orang-orang enggak mau berpartai lagi, lebih bagus jadi relawan," ujar Ali saat dihubungi wartawan, Senin (17/7/2023).

Ali mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menilai seseorang yang menduduki jabatan tertentu. Hanya saja, menurut dia, orang-orang yang ditunjuk sebagai pembantu presiden seharusnya orang yang cakap di bidangnya.

"Kan harusnya pembantu presiden ini orang yang dianggap cakap untuk membantu presiden merealisasikan visi misinya," ujarnya.

Namun demikian, berbeda dengan Effendi Choirie, Ali menganggap tidak ditunjuknya kader Nasdem sebagai Menkominfo sudah tepat. Sebab, kasus korupsi yang menjerat eks Sekjen Nasdem Johnny G Plate belum selesai.

"Bagaimanapun Johnny Plate itu mantan Sekjen Partai Nasdem, sehingga tidak menunjuk Nasdem di situ (Menkominfo) itu suatu hal yang pas," kata Ali.

Presiden Jokowi sendiri telah angkat bicara soal alasannya tak melantik kader Nasdem sebagai Menkominfo pengganti Johnny G Plate. Dia mengaku ingin Menkominfo baru bekerja cepat.

"Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi sambil tersenyum tipis saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Saat ditanya apakah ada komunikasi dengan Nasdem soal pengurangan jatah menteri partai pimpinan Surya Paloh itu, Jokowi kembali menjawab perihal kecepatan kerja.

"Agar ini selesai dengan kecepatan," ujar Jokowi lagi-lagi sambil tersenyum.

Jokowi pun mengaku ingin penyelesaian pembangunan menara BTS 4G, proyek yang menjerat Menkominfo sebelumnya, diutamakan. Pada saat bersamaan, katanya, penuntasan kasus hukum terhadap Johnny G Plate harus terus berjalan.

"Kita punya waktu yang sangat pendek. Saya ingin penyelesaian BTS diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan," ujar Jokowi.

"Penyelesaian BTS harus berjalan karena menyangkut pelayanan di daerah 3T. Jangan sampai kita sudah, sudah peristiwa hukum, BTS-nya terbengkalai ini saya enggak mau, tugas beratnya di situ," tuturnya.

Alasan lainnya memilih Budi Arie sebagai Menkominfo, lanjut Jokowi, karena perubahan dunia yang sangat akibat perkembangan information and communication technology (ICT). Dia pun berharap Budi Arie mampu mengemban tugas barunya dengan baik.

Atas tugas berat itu, Jokowi juga melantik Wakil Menkominfo Nezar Patria untuk mendampingi Budi. Nantinya, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menuntaskan proyek pembangunan menara BTS 4G.

“Memang kita waktunya mepet sekali,” imbuh kepala negara.

Penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo pun dinilai sebagai politik balas budi dari Presiden Jokowi ke pentolan relawan yang turut mengantarkannya ke kursi RI-1 lewat Pemilu 2019 lalu.

"Iya (politik balas budi). Karena, saya bilang dalam komunikasi politik itu, saya tidak menemukan model komunikasi politik yang benar-benar model, yang satu-satunya model kan tidak ada model," kata Pakar Komunikasi Politik, Lely Arrianie, dikutip dari Kompas TV, Senin (17/7/2023).

Menurut Lely, pemberian jabatan terhadap relawan bukan hal baru. Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, Anies Baswedan merekrut 87 relawan dan pendukungnya masuk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Demikian juga pada era pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Lely mengatakan bahwa SBY turut mengangkat orang-orang kepercayaannya masuk dalam kabibetnya.

"Pak SBY yang menjadi menteri itu orang-orang kepercayaannya yang pastinya tidak mungkin menteri itu yang bisa menyikut kakinya," tuturnya.

Oleh karenanya, tak heran jika Jokowi kini memilih relawannya untuk menempati kursi kabinet, sebagai bagian dari politik balas budi. 

Diketahui hubungan Jokowi dan Surya Paloh nampak berjarak sejak Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

PDI-P sempat mendorong agar Nasdem keluar dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah. Namun, Nasdem terus menyatakan bakal bertahan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai masa jabatannya berakhir.

Terbaru, Surya Paloh sempat menyinggung gagasan revolusi mental Jokowi. Dalam Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7/2023) ia menganggap revolusi mental itu belum terwujud.

Jokowi pun menanggapi santai kritik Surya Paloh itu. “Ya semuanya yang belum maksimal, dimaksimalkan,” ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

 
Sumber: Kompas.com