DPRD Provinsi Gorontalo Bahas Perusakan UPTD Pelabuhan Perikanan hingga Kerjasama dengan Pelindo

TRIBUNGORONTALO.COM,Gorontalo - DPRD Provinsi Gorontalo rapat bersama Pimpinan OPD di kantor Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo, Selasa (18/7/2023).

AW Thalib mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan tindaklanjut rapat-rapat yang sempat tertunda.

Dimulai pembahasan perusakan fasilitas Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda. DPRD meminta perlu adanya pembenahan lapak penjualan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata AW Thalib, pembahasan juga termasuk seleksi pengisian jabatan Sekda. Hal ini sudah dibahas juga dengan Badan Kepegawaian Daerah.

"Untuk finalnya dua bulan ke depan sudah ada sekda definitif," jelas AW.

Saat ini dua jabatan kosong, diantaranya asisten III serta P2E yang kini menjadi kepala dinas sosial.

Selain itu, pembahasan mengenai penyelesaian pembayaran Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Provinsi Gorontalo. DPRD telah meminta inspektorat melakukan investigasi.

"Investigasi ini dilakukan untuk meminta pelaporan-pelaporan yang ditujukan ke Gubernur, dan untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada bagaimana solusinya," kata AW Thalib.

"Karena sudah ada transaksi yang dilakukan hanya saja kita kalah di dalam peradilan, hanya saja sampai saat ini belum ada penetapan Ahli Waris atas lokasi itu," ungkapnya.

Belum adanya penetapan ahli warisnya membuat DPRD meminta pembayaran lahan ditunda sesuai putusan pengadilan.

Terakhir, pembicaraan kerjasama dengan Pelindo Gorontalo. Kerja sama pemanfaatan dermaga III di pelabuhan Gorontalo yang berlangsung sejak 2003 dan berakhir 2023. 

"Tadi sudah ada solusinya untuk bagaimana ini bisa dikontrakan kembali dermaga ini dengan PT Pelindo, setelah dilakukan pengkajian akan dikomunikasikan lagi dengan Pelindo Pusat," tandasnya. (*)