Puluhan Polantas Kota Gorontalo tak Bersertifikat, Apa Bisa Menilang Pelanggar di Jalan?

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Sebanyak 43 anggota polisi lalu lintas (polantas) Polresta Gorontalo Kota tak mengantongi sertifikat.

Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor (Polresta) Gorontalo Kota, AKP Supomo, dari 48 personelnya, hanya 5 yang telah mengantongi sertifikat penyidik. 

Artinya, hanya 5 personel ini saja yang sesuai regulasi bisa melakukan penilangan pelanggaran di jalanan.

Hal itu sesuai dengan surat telegram dari Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi.

Ia menyebutkan hanya petugas bersertifikat yang bisa menilang manual pengendara di jalan.

Hal itupun dibenarkan oleh Supomo, "Kalau lantas kota yang bisa menilang 5 orang," kepada TribunGorontalo.com, Senin (10/7/2023). 

Meski begitu, kata AKP Supomo, pihaknya tak terkendala dengan hanya memiliki 5 personel yang bisa menilang pelanggaran di jalanan. 

Lagian kata dia, apabila anggota yang sudah memiliki kejuruan, bisa diajukan untuk memiliki SKEP (SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN) penyidik pembantu untuk melakukan penindakan di jalan tanpa harus menunggu sertifikasi.

"Tidak terganggu (proses penilangan pelanggar). Jadi semua anggota lalu lintas yg telah memiliki SKEP penyidik dan penyidik pembantu bisa melakukan penindakan pelanggaran di jalan dengan tilang atau sidik laka lantas tanpa harus menunggu sertifikasi," tegas Supomo via sambungan telepon. 

Apalagi saat ini kata Supomo, pihaknya lebih melakukan pendekatan humanis.

Tilang kata dia hanyalah keputusan terakhir jika pelanggaran yang dibuat terlalu berat. 

Lagian, saat ini pihaknya sudah melakukan pengajuan penerbitan sertifikasi tersebut.

Artinya, polisi yang belum bersertifikasi, didorong untuk mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) agar bisa mendapat sertifikat.

"Targetnya semua (personel) sudah bisa tersertifikasi. Yang belum ada (mengiktui) kejuruan, bisa kita ikutkan kejuruan, yang sudah kejuruan kita dorong agar diterbitkan SKEP," ungkap Supomo.

Terkait sertifikasi ini, Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi juga ikut menyerukan instruksi.

Ia meminta polantas yang bertugas dalam Operasi Patuh Otanaha 2023 wajib bersertifikat.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel gelar pasukan otanaha 2023 pada Senin (10/7/2023).

"Jadi yang sudah memiliki skep penyidik nanti kita bekali. Kita berikan pelatihan. juga anggota kemarin, kita sudah lakukan pelatihan untuk melakukan upaya di lapangan,” kata Wakapolda Gorontalo.

Skep penyidik dan Surat Perintah Tugas dibekali kepada petugas di lapangan secara langsung.

“Ada sprint-nya. Ada skep penyidik yang nanti akan ditunjuk,” ujar Pudji.

Pada kesempatan yang sama, Kombes Pol Arif Budiman Dirlantas Polda Gorontalo turut menegaskan,  para anggota polri mengembang fungsi penegakan umum itu telah memiliki skep penyidik.

“Jadi petugas-petugas kita yang melakukan penegakan hukum di jalan seluruhnya dilengkapi oleh printgas. Dan penyidik ataupun penyidik pembantu di samping memang ada beberapa personil kita juga yang sudah memiliki sertifikasi dalam penegakan hukum,” tambah dia.

Pihaknya melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengedepankan persuasif, serta penindakan jika menemukan pelanggaran berulang.

“Kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan menegakkan hukum dengan tilang adalah jalan terakhir bagi para pelanggar yang memang melakukan pelanggaran lalu lintas secara berulang,” tutup Arif Budiman.(*)

Informasi: Redaksi mengubah judul artikel, dari yang awalnya "Puluhan Polantas Kota Gorontalo tak Bersertifikat, Risikonya tak Bisa Menilang Pelanggar di Jalan" menjadi "Puluhan Polantas Kota Gorontalo tak Bersertifikat, Apa Bisa Menilang Pelanggar di Jalan?".