Dosen IAIN Gorontalo Setuju Ada Wisuda Siswa Asalkan Orang Tua tak Dibebani Beli Toga

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Djunawir Syafar, Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo mengaku tak masalah dengan adanya wisuda siswa. 

Sebab, yang dipermasalahkan memang bukanlah prosesi wisuda siswa, melainkan beban yang ditimbulkan oleh prosesi itu. 

Saat ini, untuk bisa mengikutkan anaknya wisuda siswa, orang tua harus merogoh koceknya dalam-dalam. 

Biaya serupa toga wisuda, lalu pakaian berupa kebaya dan riasan wajah anak biasanya membebani orang tua siswa. 

Menurut Djunawir, perayaan wisuda memang sudah dijalani sejak anak di Taman Kanak-kanak (TK), sekolah dasar, bahkan SMP dan SMA.

Namun, masalahnya pada penggunaan toga. Selain toga harganya relatif mahal, pemakaian toga tidak diwajibkan dipakai murid TK, SD hingga SMA.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemerintah Larang Kegiatan Wisuda Siswa di Gorontalo, Ada Sanksi Kalau Sekolah Ngeyel

"Kalau perguruan tinggi kan memang itu sudah mainstream. Orang sudah tahu universitas itu kebanyakan di manapun itu menggunakan toga," kata Djunawir Syafar saat dihubungi TribunGorontalo.com, Rabu (21/6/2023) siang.

Padahal, pihak sekolah bisa menyarankan penggunaan seragam seperti Batik atau seragam yang disesuaikan warnanya.

"Batik kan bisa dipakai umum dan harganya pun murah," ujarnya.

Sebab, dengan atau tanpa toga tdk mengurangi esensi dari pelaksanaan wisuda. 

Pada dasarnya proses wisuda itu hanya menandakan bahwa seseorang itu telah menyelesaikan tugasnya di satu level pendidikan.

Tidak ada ketentuan khusus bahwa anak-anak TK maupun SD itu diwajibkan memakai toga.

Menurut pengamat pendidikan ini, tren toga di kalangan pelajar itu baru terjadi beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Orang Tua Anak di Gorontalo Keberatan Ada Wisuda Siswa Karena Biayanya Nyaris Sekoli Beras

"Sebenarnya sudah lama. Tapi saat itu hanya sekolah tertentu saja," ungkap dia.

Ia pun menyarankan agar orangtua bersepakat untuk membuat acara penamatan dengan baju yang disepakati bersama.

"Solusinya tidak harus dengan toga, tapi menggunakan pakaian yang warnanya sama atau pakaian yang umum digunakan orang seperti batik," tandasnya. 

Sedangkan Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengeluarkan larangan pelaksanaan wisuda siswa level SMA, SMK, hingga SLB. 

Jika sekolah terlanjur menjadwalkan wisuda siswa tersebut, ia meminta agar segera dibatalkan. “Saya minta dibatalkan saja,” tegas Ismail Pakaya. 

Ia tak peduli meski wisuda siswa itu sudah disepakati dengan badan komite sekolah. Bahkan, Ismail meminta agar uang yang terlanjur dikumpulkan dari orang tua, harus dikembalikan. 

"Khusus untuk SMA, SMK, SLB yang masih melakukan wisuda, mohon maaf kepala sekolahnya akan saya beri sanksi,” tegas Ismail, Selasa (20/6/2023). 

Ismail mengatakan, pada saat rapat komite sekolah untuk pengambilan keputusan pelaksanaan wisuda, banyak orang tua yang hanya diam. 

Mereka baru mengeluh setelah pulang ke rumah, karena merasa malu menyampaikan tidak mampu membayar sumbangan pada rapat komite.

“Pada rapat komite banyak orang tua yang diam, dan mereka itulah yang tidak setuju. Saya yakin para kepala sekolah tahu kondisi itu, cuma kita saja yang pura-pura tidak tahu,” ujarnya.(*)