Galian C di Botupingge Bone Bolango Akan Segera Ditindak DPRD Provinsi Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kris Wartabone, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo akan menindak proyek Galian C di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango.

Hal itu ditegaskan Kris Wartabone saat ditemui di ruang rapat kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/5/2023). 

"Jangan sampai hadirnya galian C ini merusak kebun rakyat di areal DAS Bone bolango," tuturnya.

Meski katanya, ia juga dilema. Sebab, tak bisa semerta-merta mencabut izin perusahaan Galian C tersebut. 

Karena bagaimanapun, perusahaan Galian C itu bekerja di tengah Sungai Bone. Saat ini, ada sedimentasi yang memang harus diangkut oleh perusahaan agar tak membuat sungai itu dangkal. 

Karena itu, ia akan mencarikan solusi yang tak merugikan masing-masing pihak. Ia hanya wanti-wanti, jangan sampai proyek itu justru merugikan warga. 

Apalagi jika dilihat, posisi proyek itu bisa saja justru merusak badan sungai. 

"Jangan sampai ketika banjir imbasnya ke kebun warga, sebab sejauh ini belum ada sosialisasi perusahaan dengan masyarakat setempat," jelasnya

Namun kata dia, secepatnya DPRD bersama dinas terkait akan merespon aspirasi ini, dan akan segera turun untuk menindak lanjuti keluhan tersebut.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Gorontalo melakukan Rapat Dengar Pendapat atas masalah itu. Masyarakat yang protes dan pihak perusahaan dimintai keterangan. 

Rapat dihadiri 20 warga Desa Panggulo. Mereka menyampaikan aspirasinya di depan anggota DPRD. 

Seorang warga, Rusli Piola misalnya garang menolak Galian C tersebut. 

Sebab hingga hari ini masyarakat tidak pernah melihat izin operasi perusahaan itu.

"Jangankan izin, sosialisasi di masyarakat hingga hari ini tidak pernah ada,"tuturnya.

Apalagi, Galian C itu justru mulai mengancam hak ruang hidup warga. 

Kata dia, banyak tanaman warga seperti kelapa di babat habis tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik.

Aktivitas Galian C membuat masyarakat di bantaran Sungai Bone, resah. 

"Aktivitas galian C itu diperkirakan sudah berlangsung sebelum bulan suci ramadhan 1444 Hijriah," ungkap Rusli

Rusli mengklaim, tak hanya dirinya, ada sedikitnya 80-an warga desa juga menolak operasi galian itu. (Advertorial DPRD Provinsi Gorontalo) (*)