Daftar Kontroversi Bupati Meranti yang Kena OTT KPK: Tolak Gubernur Riau hingga Sebut Kemenkeu Iblis

Seharusnya, menurut Muhammad Adil, Kepulauan Meranti mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel.

Namun, pada tahun 2022, Kepulauan Meranti hanya menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan 50 dolar AS per barel.

Karena itu, ia mendesak Kemenkeu untuk memberikan DBH Kepulauan Meranti menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada tahun depan.

Kendati demikian, Muhammad Adil mengaku ia tidak bisa menyampaikan keluhannya.

Bahkan, saat rapat bersama Kemenkeu via Zoom.

Ia juga sempat pergi ke Bandung untuk mengejar pihak Kemenkeu.

Namun, menurut Muhammad Adil, dirinya tidak bertemu pihak yang kompeten.

"Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," jelasnya.

Ingin Pindah Negara

Pada kesempatan yang sama, Adil juga sempat berbicara terkait angkat senjata dan pindah kewarganegaraan.

Pernyataan ini terlontar terkait protes pembagian DBH minyak ke Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurutnya, jumlah penerimaan DBH yang diterima pihaknya tidak sesuai.

"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya (minyak). Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," tuturnya.

Tak hanya itu, Adil juga menyinggung terkait banyaknya masyarakat Kabupaten Meranti yang menganggur akibat pandemi Covid-19.

Hal ini, sambungnya, lantaran masyarakat tidak dapat bekerja di luar negeri.

“Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” kata Adil.

Setelah itu, dirinya pun juga menyinggung soal angkat senjata usai menganggap DBH minyak yang diberikan ke Kabupaten Meranti tidak sesuai.

“Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem Pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah Pak, dibagi rata ke mana?” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Pekanbaru/Teddy Tarigan/Hendri Gusmulyadi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kontroversi Bupati Meranti yang Kena OTT KPK: Tolak Gubernur Riau hingga Laporkan Pendahulunya