Laporan Masyarakat ke Ombudsman Gorontalo Meningkat Tajam di Tahun 2022

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Ombudsman RI Wilayah Provinsi Gorontalo menerima pengaduan lebih banyak dari tahun 2021.

Hingga akhir tahun 2022 kemarin, tercatat terjadi peningkatan sebesar 46 persen atau sebanyak 85 aduan. 

Alim Niode, Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo menyebut, dari jumlah aduan, 6 di antaranya segera ditindaklanjuti  karena bersifat mendesak. 

Selain itu, Ombudsman juga telah menerima 151 konsultasi publik. Jika dikalkulasi semua aduan yang masuk berjumlah 236.

“Konsultasi tahun ini meningkat dengan mencapai 174 persen dan ini, menunjukkan bahwa publik mulai mengetahui dan meyakini apa yang harus diperankan ombudsman terkait dengan komplain masyarakat hal ini sesuai dengan UU 25 tahun 2009.” tutur Alim Niode pada Konferensi Pers akhir tahun 2022 lalu. 

Alim Niode juga membandingkan laporan masuk di Ombudsman sejak tahun 2020-2022.

Terjadi peningkatan signifikan terhadap laporan masyarakat, dengan kenaikan 46.55 persen, sementara konsultasi non laporan kenaikannya mencapai  174.54 persen yang diterima pada 2022 dibanding tahun 2021.

Sementara Laporan masuk berdasarkan cara penyampaian, dari 85 Laporan masuk, 51 persen di antaranya disampaikan dengan datang langsung ke Kantor Ombudsman perwakilan Gorontalo.

Kata Alim, sebagian besar masyarakat memilih melapor secara langsung dibandingkan dengan via telepon seluler, Whatsapp, ataupun melalui media sosial.

“Laporan masuk berdasarkan datang langsung berjumlah 51 persen, media sosial 1 persen, surat laporan 8 persen, telepon seluler 28 persen dan Whatsapp 12 persen.” ungkapnya.

Laporan masuk berdasarkan asal terlapor, terlapor terbanyak berasal dari Kota Gorontalo 29 Laporan Masuk, disusul Kabupaten Gorontalo berjumlah 28 Laporan masuk.

Paling sedikit laporan masuk berasal dari dua kabupaten yakni Kabupaten Boalemo dan Pohuwato dengan laporan masing-masing tiga laporan.

Terdapat lima besar substansi yang terbanyak dilaporkan masyarakat hingga saat ini, mulai dari pendidikan, dan kepegawaian berjumlah 12 laporan, sementara agraria, pedesaan dan perikanan masing-masing berjumlah 11 laporan, kepolisian 9, peradilan 4, energi dan kelistrikan 3, Hak sipil dan politik 3, administrasi dan kependudukan 2, perizinan, pemukiman dan perumahan, perhubungan dan infrastruktur, kejaksaan, ketenagakerjaan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masing-masing instansi berjumlah 1 laporan yang masuk ke Ombudsman. (*)