Isu Reshuffle Kabinet Panasi Awal Tahun Politik, Nasdem: Politisi PDIP Tak Etis

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Isu reshuffle kabinet kembali mengencang memasuki tahun politik 2023.

Perombakan kabinet, menteri dari Partai Nasdem, dikaitkan dengan deklrasi capres Nasdem, Anies Baswedan.

Nasdem memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu;

- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,

- Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate,

- Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Mentan dan Menteri LHK menjadi sorotan politisi PDIP. Partai pemenang Pemilu 2019 ini mendesak Presiden Joko Widodo evaluasi kinerja para menteri.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyayangkan pernyataan dua elite PDI-P yang meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem yaitu Menteri Syahrul dan Menteri Siti Nurbaya terkait isu reshuffle awal tahun 2023.

Menurut Ali, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan atau hak prerogatif merombak kabinet. Partai politik dinilai tak boleh mencampuri hak tersebut.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, Nasdem menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi. Hal ini lantaran Presiden dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kbinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," imbuh dia.

Nasdem juga mengaku enggan bertemu PDI-P dan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan isu reshuffle yang tengah terjadi.

Sebab, menurut dia, tidak ada persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi, hubungan Nasdem dan Jokowi disebut tak bermasalah.

"Kami merasa, pertama dengan presiden baik baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," ucap Ali.