Bank SulutGo Kabupaten Gorontalo Disebut Kerap Kehabisan Uang

TRIBUNGORONTALO.COM, Limboto - Sedikitnya 191 kades se-Kabupaten Gorontalo, menuding Bank SulutGo (BSG) kerap kehabisan uang.

Aspirasi oleh para kades itu seperti yang disampaikan oleh Asosiasi Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Gorontalo dalam surat pengaduan.

Sebagai informasi, Papdesi menyurati pemerintah setempat bersama Asosiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Gorontalo .

Mereka membawa 5 poin pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Surat yang dilayangkan 28 November 2022 itu, ditujukan kepada Bupati Nelson Pomalingo. 

Tidak cuma mengadu, juga menyerukan kampanye digital dengan narasi “Tolak BSG Sebagai Penyalur Dana Desa”.

Dalam surat yang diterima TribunGorontalo.com pada 29 November 2022, Asosiasi BPD dan Papdesi menyebut Bank SulutGo sebagai penyalur dana desa, kerap kehabisan uang. 

Menurut Wowiling Habibulah, Ketua DP Papdesi Kabupaten Gorontalo menulis, kades dan bendahara desa pada saat melakukan proses pencairan dana, telah mengikuti prosedur bank BSG, yakni melapor satu hari sebelum penarikan. 

“Setelah berjam-jam mengikuti antrean. Tiba nomor antrean pihak teller menyampaikan bahwa ketersediaan uang di bank telan habis dan hal ini telah banyak dialami oleh kepada desa dan bendahara desa.” kata Wowiling dilansir dari surat pengaduan tersebut pada Jumat (2/12/2022). 

Apalagi kata Wowiling, desa-desa di Kabupaten Gorontalo hingga saat ini tidak pernah mendapatkan manfaat dan kompensasi atas kerjasama dengan BSG. 

Bank Sulut dan Gorontalo itu katanya tidak mendapatkan manfaat dalam support dukungan sponsor kegiatan dan profit sharing. 

“Padahal ada dana desa (Dana Silpa) puluhan miliar dalam setiap tahunnya yang mengendap di Bank Sulutgo (BSG).” katanya. 

Menurut Riyon Ali, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Gorontalo, penolakan terhadap Bank SulutGo (BSG) adalah imbas dari kekecewaan para kades setempat. 

Aspirasi seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Gorontalo kata dia, adalah meminta pemerintah kabupaten membatalkan penunjukan Bank SulutGo sebagai penyalur dana desa.

Para kades katanya menyesalkan BSG yang ingkar janji. Saat sosialisasi awal, BSG katanya menjanjikan loket khusus kades yang mengurusi dana desa. Artinya, tidak ikut antre seperti nasabah reguler. 

“Namun hingga saat ini BSG tidak menyediakan hal  yang dijanjikan sebelumnya, sehingga kepala desa dan bendahara desa harus ikut antrean bersama nasabah umum BSG,” tegas Riyon Ali dalam laporan tertulis, Jumat (2/12/2022).

Paling krusial kata Riyon, kantor pelayanan BSG yang tidak selalu ada di setiap daerah terpencil. Itu keluhan kades katanya. 

Apalagi hal-hal ribet lainnya. Misalnya ketika kades berhalangan hadir mendampingi bendahara desa, petugas BSG biasa tidak akan mau mencairkan dana desa. 

“Walaupun bendahara desa telah membawa serta seluruh dokumen sebagai syarat pencairan antara lain cek bank dan surat permohonan pencairan yang telah ditandatangan oleh kepada desa,” cerita Riyon.

Pihak BSG tetap tak akan mencarikan dana desa, bahkan ketika petugas itu harus menghubungi langsung kades melalui panggilan telepon video (video call). 

“(video call) tidak berlaku, dan pihak bank tetap meminta kehadiran kepala desa,” kata Riyon.

Saat ini, TribunGorontalo.com meminta petinggi BSG di Kabupaten Gorontalo untuk menanggapi keluhan para kedes tersebut. Petinggi BSG yang dihubungi meminta waktu untuk menyelesaikan meeting virtualnya terlebih dahulu, lalu merespon penolakan para kades. 

Profil Kabupaten Gorontalo

Letak wilayah Kabupaten Gorontalo diapit oleh sebahagian besar wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinisi Gorontalo. Daerah ini secara astronomi terdapat pada koordinat 1210,159″ – 1230, 32″ BT dan 00,24″ – 100,02″ LU

Luas wilayah Kabupaten Gorontalo mencapai 2.125,47 km2, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo
Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
Secara administratif Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 Kecamatan (14 kelurahan dan 191 desa), dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Asparaga (430,51 km2) dengan luas daratan 20,25 persen  di Kabupaten Gorontalo. 

Sedangkan kecamatan tersempit ialah kecamatan Tilango (5,79 km2) atau 0,27 persen  dari luas Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dengan ibu kota di Isimu. Pada tahun 1978 ibu kota daerah ini dipindahkan di Limboto.

Berdasarkan penandatanganan perjanjian ikatan kekeluargaan u duluwo limo lo pohalaa (kerajaan Gorontalo, kerjaan Limboto, Kerajaan Suwawa, Kerajaan Boalemo dan Kerajaan Atinggola), ditetapkan hari lahir Kabupaten Gorontalo pada tanggal 26 November 1673.

Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1.750,83 km⊃2;, dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22 persen  dari total penduduk.

Setelah ditetapkannya Provinsi Gorontalo sebagai wilayah pemekaran dari Sulawesi Utara pada tanggal 22 Desember 2000, daerah ini kemudian secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo.Kabupaten Gorontalo telah mengalami tiga kali pemekaran. 

Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran kedua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara.(*)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo, per 2021 jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo mencapai 395 635 jiwa. Jumlah ini dua kali lipat dari jumlah penduduk seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo. (*)