Polisi Tanggapi Video Ismail Bolong di Tambang Batu Bara, Pengamat Hukum: Ibarat Asap Mendahului Api

Hal ini juga membuat masyarakat pelaku usaha tambang ilegal bahwasannya backing membacking dari aparatur hukum juga tidak kebal hukum.

"Tambang ilegal adalah kasus luar biasa di Kaltim, jangan sampai masyarakat yang bertindak dan mengambil tugas kepolisian karena ketidaksanggupan aparatur penegak hukum, itu sama halnya mencoreng muka institusinya yang sudah ada tugas dan fungsinya," jelas pentolan Pokja 30 ini.

"Kepada Kapolri untuk memonitoring dan evaluasi kembali kinerja Polda Kaltim untuk membarantas tambang ilegal," sambung Buyung menutup keterangannya.

Secara terpisah, media ini juga mencoba mengkonfirmasi terkait video yang diduga penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal oleh petugas KPHP Santan.

Kepala UPTD KPHP Santan Muhammad Riva Yovani yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler dan pesan singkat, juga belum membalas terkait video yang diduga diambil pada tahun 2019 silam ini.

Diketahui, video Aiptu (Purn) Ismail Bolong disebuah lokasi Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, diduga lahan tambang batu bara ilegal viral di jagad maya.

Dalam video berdurasi 2 menit 40 detik terlihat petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan juga berada di lokasi.

Terdengar dalam percakapan video, Ismail Bolong berbicara dengan salah satu petugas.

Dalam pembicaraan Ismail Bolong menyebut memberi makan orang banyak dan tanah yang dilakukan kegiatan pertambangan memiliki surat serta membayar fee.

Petugas KPHP Santan menyebut hanya menjalankan tugas. Tetapi Ismail Bolong kekeuh lantaran memiliki izin berupa penggarapan lahan sesuai kawasan budidaya kehutanan (KBK).

Bahkan Ismail Bolong juga mengatakan sudah berkoordinasi.

Namun tidak dijelaskan dalam video siapa yang dia maksud atau dengan siapa dia berkoordinasi.

Dalam video, kendaraan double cabin juga terlihat jelas bertuliskan KPHP Santan.

(Tribun Kaltim/Mohammad Fairoussaniy)