Isu Reshuffle Menteri dari Nasdem Jelang Pilpres 2024: Alasan PDIP hingga Tanggapan Pengamat

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Isu reshuffle kabinet semakin mengencang menjelang Pilpres 2024. Tiga menteri dari Partai Nasdem bakal lengser menyusul deklarasi Anies Baswedan sebagai capres.

Partai Nasdem dianggap mendeklarasi figur antitesis dengan Presiden Joko Widodo. Situasi ini dinilai membahayakan perjalanan pemerintahan hingga Pilpres 2024.

Kader Nasdem di pemerintah dianggap bisa mengganggu program pemerintah jelang Pilpres 2024. Nasdem memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu:

- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,

- Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, 

- Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, jalannya roda pemerintahan akan menjadi rumit jika ada partai yang sudah mendahulukan kepentingan Pilpres 2024 saat pemerintah tengah fokus mengatasi persoalan ekonomi.

Hal ini ia sampaikan dalam merespons rencana Presiden Joko Widodo untuk merombak atau me-reshuffle kabinet setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih, calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (15/10/2022).

Hasto pun mengingatkan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi dalam mengatasi persoalan ekonomi.

Akan tetapi, Hasto menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, Beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," kata Hasto.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies sebagai calon presiden.

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

Baca juga: Beda dengan Nasdem, Alasan PDIP Tak Protes Gerindra Deklarasikan Prabowo Maju Pilpres 2024

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis siang.

Adapun Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Parpol koalisi pemerintah adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

Pengamat Nilai Ada Ketegangan Politik

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai, ada ketegangan di internal koalisi pemerintah yang membuat Presiden Joko Widodo mewacanakan rencana reshuffle kabinet.

Dedi mengatakan, setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden, Jokowi perlu mempertimbangkan kepentingan politik di kabinetnya.

"Ketegangan politik itu ada, terlebih Presiden juga tidak lama sebelum ini bertemu dengan Megawati, bagaimanapun Jokowi perlu menimbang kepentingan politik di kabinetnya," kata Dedi kepada Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Dedi mengatakan, menteri-menteri dari Partai Nasdem berisiko terlempar dari kabinet setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Ia berpandangan, hal yang menjadi persoalan sesungguhnya bukan sikap Nasdem yang mendeklarasikan calon presiden, melainkan sosok Anies yang menjadi calon presiden.

Sebab, menurut Dedi, partai koalisi pemerintah seolah khawatir bila Anies mengikuti Pemilihan Presiden 2024 karena Anies berpeluang menang dan dapat menjadi ancaman bagi kebijakan Jokowi ke depan.

"Karena Anies menjadi jauh lebih populer pasca-dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran, dan untuk menekan manuver Nasdem, bisa saja usulan reshuffle itu muncul," kata dia.

Baca juga: Survei Pilpres 2024: 45,7 Persen Lulusan Sarjana Pilih Anies - AHY

Akan tetapi, Dedi menilai, aneh bila Nasdem dikeluarkan dari kabinet karena mengusung Anies sebagai calon presiden.

"Karena Anies bukan siapa-siapa dalam konteks koalisi pemerintah, ia bukan dari kalangan oposisi, tetapi jika memang ada kekhawatiran yang lain, semua bisa saja terjadi," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, Jokowi mestinya juga tidak menuruti kemauan elite politik untuk merombak kabinet dengan menyingkirkan menteri dari Nasdem.

Hal ini ia sampaikan berkaca dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang memberi pesan tersirat bahwa Nasdem akan ditendang dari kabinet.

Dedi menilai, pernyataan Hasto itu justru memperkeruh situasi, tidak produktif, dan kental dengan nuansa pembelaan.

"Seharusnya Presiden tidak menuruti kemauan elite politik mendepak Nasdem, jikapun reshuffle diperlukan bukan karena faktor pengusungan Anies oleh Nasdem," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri. Hal itu disampaikan Jokowi dalam menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies sebagai calon presiden.

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

Baca juga: Jokowi Arahkan Kapolres Jelang Pilpres 2024, Kasus Irjen Teddy Minahasa Operasi Intelijen?

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis siang.

Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, Sekjen Tegaskan Nasdem Tetap Dukung Pemerintah Hingga Akhir Adapun Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Parpol koalisi pemerintah adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasto PDI-P: Rumit kalau Ada Partai yang Sudah Deklarasi Calon, apalagi Calonnya Antitesis Presiden"