Dugaan Korupsi Bansos Bonebol

Breaking News: KPK Minta Kejati Gorontalo Usut Tuntas Kasus Korupsi Bansos Bone Bolango

Supervisi dilakukan KPK pada Selasa 4 Oktober 2022 lalu. Karena telah berlarut-larut, kasus dugaan korupsi dana bansos Bone Bolango diminta segera dis

Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/free
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 dan 2012.

Menurut KPK, kasus korupsi dana bansos Bone Bolango, telah berlarut-larut. Karena itu, saat mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Selasa (4/10/2022), KPK meminta kasus itu segera diselesaikan. 

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko mengungkapkan, pihaknya menginginkan percepatan penanganan perkara korupsi tersebut. 

Pihaknya pun siap memberikan rekomendasi dan fasilitasi jika diperlukan. Misalnya soal pencarian DPO, pemeriksaan fisik, pelacakan aset, pemberian keterangan ahli, dan fasilitas lain yang dibutuhkan dengan pembiayaan ditanggung KPK.

Menurut Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Elly Kusumastuti, perkara Korupsi Bansos Bone Bolango sudah berlarut-larut. Sebab telah berjalan sejak 2011 silam. 

“Kita sudah lakukan 3 kali gelar perkara sejak ditetapkan untuk disupervisi KPK pada April 2021. Karena perkara ini dari 2011, maka 7 tahun lagi daluwarsa, hapus pidananya untuk dituntut,” ujar Elly.

Selain tindak pidana korupsi bansos Bone Bolango, KPK juga melakukan supervisi untuk kasus korupsi proyek pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Wilayah Barat TA 2020.

Kasus itu saat ini sedang dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Melalui supervisi ini, KPK memberikan beberapa rekomendasi agar perkara tersebut ditangani secara optimal. 

Hal ini dengan penguatan pembuktian perkara dan memfasilitasi Penyidik melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

Menurut Elly, koordinasi tersebut harus dilakukan karena para saksi telah berpindah tempat tinggal sehingga menyulitkan dalam proses pemeriksaannya. Serta proses perhitungan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi yang harus dibuktikan.

“Selain itu, KPK juga akan memfasilitasi adanya ahli hukum dan ahli keuangan negara jika diperlukan oleh Penyidik pada Kejati Gorontalo,” imbuh Elly.

Menanggapi rekomendasi KPK tersebut, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo Pipiet Suryo Priarto Wibowo menyampaikan kesiapannya untuk mengoptimalkan penanganan perkara korupsi kasus tersebut.

“Kejaksaan Tinggi Gorontalo berkomitmen untuk menyelesaikan perkara korupsi yang disupervisi KPK, untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Pipiet.

Pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini merupakan bentuk sinergi antara KPK dan Aparat Penegak Hukum lain dalam penuntasan perkara korupsi. 

KPK mengikuti setiap perkembangan perkara ini dan berharap penanganan perkara tersebut dapat tuntas hingga ke proses persidangan.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved