'Amplop Kiai' Lengserkan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP, Begini Kata Pengamat Politik

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Isu 'apmplop kiai' diduga sengaja dipanas-panasi untuk melengserkan Suharso Monoarfa dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hingga berlebihan jika ada tuntutan supaya Suharso Monoarfa dihukum terkait ucapan 'amplok kiai'.

Lagi pula Suharso Monoarfa telah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya terkait 'amplop kiai'.

Menurut Pengamat politik Karel Susetyo tuntutan yang diajukan para pendemo dari Pemuda Muslim Metropolitan (PMP) terhadap mantan Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Bappenas Suharso Monoarfa agar diberi hukuman atas ucapannya yang diduga menghina kiai terkait amplop sangatlah berlebihan.

"Pertama, soal isu "Amplop Kyai" jelas itu di desain oleh pihak yang ingin menjatuhkan Suharso Monoarfa," kata Karel di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga: Suharso Monoarfa Ingin Selesaikan Kisruh PPP secara Baik: Mardiono Komitmen pada KIB

Karel mengatakan, pernyataan Suharso itu dilakukan dalam forum terbatas dan tidak lepas kaitannya antara teks dan konteks, yakni soal pencegahan korupsi di KPK.

Apalagi diketahui bahwa video pidato Suharso itu dipenggal-penggal dan akhirnya disebar atau share secara tak bertanggung jawab oleh oknum tertentu.

"Kedua, Suharso Monoarfa sendiri sudah meminta maaf secara terbuka atas pernyataan tersebut. Dan memberi penjelasan kepada publik," jelasnya.

Ketiga, soal pemecatan Suharso Monoarfa dari jabatan Menteri PPN/Bappenas, sangat tak berdasar karena Suharso masih menunjukan kinerja dan performa terbaiknya, apalagi terkait percepatan pembangunan IKN.

Oleh karena itu sangat jelas motif sebenarnya dari para pihak yang melakukan kudeta terhadap Suharso, yakni menginginkan jabatan yang sekarang diemban Suharso.

Dia menambahkan, seluruh kader PPP harusnya berpegang pada prinsip "Jasmerah" terhadap sosok Suharso Monoarfa, yakni Jangan sekali kali melupakan sejarah. Bahwa Suharso mempunyai jasa banyak terhadap PPP.

Di antaranya menyelamatkan PPP dari kegagalan elektoral pemilu 2019, setelah Ketum PPP Roharmuzy ditangkap OTT oleh KPK.

Baca juga: PPP Gorontalo Tanggapi Pelengseran Suharso Monoarfa, Nelson Pomalingo: Kita Tetap Solid

"Suharso lah yang sebagai PLT Ketum PPP ketika itu turun ke basis konstituen PPP untuk merebut lagi kepercayaan yang telah hilang paska ditangkapnya Romahurmuziy. Kerja keras tersebut berbuah hasil, PPP lolos ke Senayan dengan raihan 19 kursi," tandasnya.

Sebelumnya, Pemuda Muslim Metropolitan (PMP) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kamis, 22 September 2022.

Mereka menuntut mantan Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk diberi hukuman atas ucapannya yang diduga menghina kiai.

Ketua PB Mathla’ul Anwar Optimistis

Ketua Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, KH Embay Mulya Syarif optimistis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa menjadi lebih baik lewat kepemimpinan Muhamad Mardiono.

Hal tersebut disampaikannya usai melakukan audiensi di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.

“Saya mengenalnya (Mardiono) sejak lama, bersama-sama menjadi seorang pengusaha hingga aktivis Islam. Sebelumnya, ketika beliau memimpin PPP Provinsi Banten hasilnya luar biasa. Saya pun optimis saat DPP PPP dipimpinnya bisa terus membawa hal baik,” ujar KH Embay, Senin (19/9/2022).

KH Embay menjelaskan, kedatangannya kali ini juga dalam rangka mengundang Mardiono yang merupakan Wakil Ketua Dewan Penasehat Mathla’ul Anwar untuk hadir dalam Mukerwil di Riau.
Selain itu, mereka juga membahas soal pentingnya pendidikan dan politik.

“Seperti yang dibilang Wakil Ketua Dewan Penasehat, apa pun yang terjadi di tengah masyarakat itu adalah hilir dan ujungnya dunia pendidikan. Maka, jika pendidikan tidak dikelola dengan baik akan menjadi kacau. Termasuk mendidik berpolitik yang baik dan bersandar kepada akhlak," ucap dia.

Sementara itu, Mardiono menyebut keterkaitan hubungan politik nasional dan pendidikan tidak bisa diputuskan.

Maka dari itu, harus ada yang bisa mengantarkan generasi penerus bangsa untuk mengenal demokrasi serta perpolitikan Indonesia.

“Diharapkan ke depannya ada kerja sama yang baik antara anggota komisi fraksi PPP dan pimpinan PPP untuk berkolabrasi, mentransfer, dan menyampaikan perpolitikan nasional yang sedang kita lakoni atau jalankan. Saya pikir lebih efisien melalui lembaga pendidikan seperti yang ada di Mathla’ul Anwar," jelas Mardiono.

Adapun audiensi kali ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar KH Babay Sujawandi, Sekjen Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jihaduddin, dan Wakil Sekjen Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Budi Badrudin.

Kemudian, Ketua Mathla’ul Anwar Riau KH Muhammad Mursyid, Sekretaris Mathla’ul Anwar Riau Bambang Lukman Hakim, dan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal.

Mathla’ul Anwar sendiri merupakan ormas Islam yang didirikan pada 1916 dan bergerak di bidang pendidikan, dakwah, serta sosial.

Hingga saat ini, Mathla’ul Anwar memiliki lembaga pendidikan yang tersebar di 34 provinsi Indonesia, di antaranya Provinsi Banten lebih dari 900 sekolah, Provinsi Lampung lebih dari 400 sekolah, Provinsi Riau 412 lembaga atau pesantren dengan total 90 ribu santri, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi, dan Papua (dua Kabupaten).

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tuntutan agar Suharso Monoarfa Dihukum Terkait Ucapan Amplop Kiai Dinilai Berlebihan