Kontroversi Jokowi Maju Cawapres 2024: Begini Sindiran Politisi PAN

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Wacana Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon wakil presiden 2024 ditanggapi kontroversi.

Elite Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan tidak ada yang salah dengan wacana Jokowi maju cawapres, tapi secara fatsun politik tidak elok.

Menurut Anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi Gaus, secara normatif tidak ada yang salah dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Presiden yang telah terpilih dua periode masa jabatan boleh mencalonkan kembali sebagai cawapres dalam pemilu.

Guspardi Gaus menjelaskan, di dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 7 secara eksplisit hanya menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden menjabat lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali selama satu periode dalam jabatan yang sama.

Baca juga: Surya Paloh Yakin Jokowi Tak Mau Tiga Periode dan Menjadi Wakilnya Prabowo Subianto

"Artinya, Pak Jokowi tidak bisa menjadi calon Presiden pada Pemilu 2024 karena sudah menjabat selama dua periode. Kalau Jokowi maju sebagai calon Wakil Presiden, secara normatif tidak ada yang dilanggar dan syaratnya harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Guspardi Gaus kepad wartawan, Jumat (16/9/2022).

Namun begitu, menurutnya menjadi sebuah keanehan jika seorang Presiden maju sebagai Wakil Presiden.

Seandainya Jokowi akan maju sebagai calon Wakil Presiden di pemilu 2024, tentu masyarakat akan merasa heran dan mempertanyakan etika politik dan kepemimpinannya.

"Pertanyaannya apakah Jokowi mau melakukanya," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Barat itu melanjutkan bahwa jabatan Presiden merupakan puncak tertinggi dari karier dalam bernegara.

Karena Presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara, kedudukan sebagai Wakil Presiden merupakan orang nomor dua.

Tradisi ketatanegaraan akan rusak jika orang yang sudah menjabat sebagai presiden dua periode lantas menjadi wapres.

Oleh karena itu, Guspardi menilai walau secara aturan tidak ada larangan bagi Jokowi maju sebagai Wakil Presiden, tetapi secara etika politik tentu kurang elok dan dari segi etika kempemimpinan sangat tidak pas seorang yang telah menjabat sebagai Presiden dua priode mencalonkan jadi Wakil Presiden.

"Sekaligus akan mereduksi kebiwabaan dan membuat harga diri beliau dipertaruhkan," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Baca juga: Suharso Monoarfa Lapor ke Jokowi soal Kisruh PPP

Arus dukungan Jokowi maju pilpres 2024 mengencang. Jokowi menjadi wakilnya Puan Maharani.

Spekulasi ini mencuat setelah elite PDIP menanggapi peluang Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Hitung-hitungannya PDIP makin mengerujut ke Puan Maharani sebagai capres. Posisi cawapres 'kosong', berpeluang diisi Jokowi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, Jokowi bisa saja menjadi wapres pada tahun 2024. Namun, tetap saja ada syaratnya, misalnya harus diajukan oleh partai politik tempatnya bernaung.

"Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa. Tapi, syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Pacul mengatakan, secara aturan, Jokowi diizinkan jika ingin maju sebagai cawapres. Namun, tergantung apakah Jokowi ingin menggunakan peluang tersebut atau tidak. Menurut dia, itu adalah keputusan dari Jokowi sendiri.

Terbaru, Presiden Jokowi merespons isu yang menyebutkan kemungkinan dirinya akan maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Jokowi mengaku sejak awal bukan dirinya yang melontarkan isu-isu seputar Pilpres 2024, mulai dari perpanjangan masa jabatan presiden hingga pencalonan dirinya menjadi cawapres pada 2024.

Bahkan Jokowi menegaskan telah beberapa kali menjawab pertanyaan soal isu-isu tersebut.

"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya lho ya," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2022), seperti dilihat pada YouTube Sekretariat Presiden.

"Urusan tiga periode sudah saya jawab, begitu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan juga sudah saya jawab," kata Jokowi menambahkan.

Namun terkait isu dirinya menjadi cawapres pada Pilpres 2024, Jokowi enggan memberikan tanggapannya.

Baca juga: Capres Pilihan Relawan: Tanpa Jokowi, Sandiaga Uno Kalahkan Ganjar, Prabowo dan Anies

Pasalnya, isu tersebut bukan terlontar dari dirinya secara langsung melainkan dari orang lain.

Bahkan dia mengaku tak tahu dari mana kabar tersebut berasal.

"Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa? Kalau dari saya, saya terangkan, tapi kalau enggak dari saya, enggak mau terangin," tegasnya.

Penjelasan Projo dan PAN

Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi pada Jumat (16/9/2022), mengatakan wacana Jokowi akan menjadi Wapres dari Prabowo Subianto dalam perhelatan Pilpers 2024 merupakan bagian dari dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah- sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa di larang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabel nya," ujar Budi Arie Setiadi.

"Secara konstitusi kan sangat jelas soal Pencalonan Capres atau cawapres adalah hak partai politik atau gabungan partai politik. Itu kan sudah jelas. Tapi Pilpers itu kedaulatan ada di tangan rakyat karena Rakyat yang akan memilih di TPS. Tegasnya Pencapresan urusan Parpol tapi Pilpers urusan rakyat," jelas Budi Arie Setiadi.

"Seperti perintah Pak Jokowi untuk Ojo Kesusu. Kami memandang Wacana Jokowi sebagai Wapres Prabowo itu makna nya wapres Prabowo itu adalah sosok yang di endorse atau di rekomendasikan Pak Jokowi. Hubungan Prabowo dan Jokowi sangat baik. Beliau- beliau adalah pemimpin bangsa yang punya komitmen sangat tinggi untuk kemajuan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat," sambung Budi Arie Setiadi.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politikus PAN: Jokowi Tak Langgar Konstitusi Jika Jadi Cawapres, Tapi Rusak Tradisi Ketatanegaraan