OPINI

Kenaikan Harga BBM Subsidi, Alibi Keberpihakan Pemerintah Kepada Korporasi

Alasan utama pemerintah dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini adalah untuk mengurangi anggaran APBN.

Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/free
Deysi Safitri Mangkat, mahasiswa IAIN Gorontalo. 

Penulis: Deysi Safitri Mangkat, Mahasiswa IAIN Gorontalo

BAHAN Bakar Minyak (BBM) menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Selain sebagai kebutuhan untuk semua kendaraan, BBM juga menjadi sumber pemasukan ekonomi negara.

Sebab itulah negara dengan penghasil minyak bumi menjadi sasaran empuk negara-negara lain untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Indonesia termasuk target sasaran yang tepat. Mungkin inilah alasan terkuat kenapa pemerintah tanpa pikir panjang lagi mau membuka pintu pasar bebas bagi para korporasi. Berharap keuntungan dari para pencari keuntungan.

Hal ini terlihat dari bagaimana kebijakan pemerintah yang sungguh menyayat hari masyarakat, jelas karena imbasnya adalah sengsara bagi rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada waktu dekat. (nasional.kontan.co.id)

Alasan utama pemerintah dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini adalah untuk mengurangi anggaran APBN.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, “APBN telah menanggung subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 502 triliun. Nilai tersebut setara dengan 18,21 persen target APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun.”

Sepintas pertimbangannya nampak memperhatikan perekonomian negara. Namun, dibalik kebijakan yang hendak diterapkan ini, sangat jelas pula alur sistem ekonomi yang akan menguntungkan pihak-pihak pemilik modal (kapitalis).

Pengusaha Kapitalis sadar betul bagaimana kondisi negara yang akan dijadikan sasaran bidikan panah pembukan jalan keuntungan besar bagi mereka. Perebutan bisnis Migas di Indonesia tidak bisa dielakan lagi.

BBM bersubsidi berarti masih dalam tanggungan biaya negara, karenanya alasan membengkaknya anggaran yang diperuntukkan bagi BBM bersubsidi dalam APBN mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan lagi harga jualnya yang intinya akan tetap dinaikan.

Perlu dipahami bahwa saat ini banyak para pemodal yang ingin menjalankan bisnis Migas di Indonesia. Dalam hal ini tentu ada intervensi yang dilakukan melalui regulasi untuk kemudian dirumuskan oleh pemerintah.

Kenaikan harga BBM bersubsidi ini bukan seperti yang dikatakan bahwa untuk mengurangi beban APBN semata, namun ada maksud terselubung.

Pasalnya perusahaan Pertamina dan pengusaha asing yang menguasai tambang Migas di Indonesia tidak hanya sekedar mencari pasar penjualan hasil pengolahannya, namun juga harus ditargetkan dengan harga nilai jual yang tinggi.

Jika BBM masih bersubsidi maka akan tetap terjual dengan harga yang relatif murah.  Perusahan asing masih belum bisa mendapatkan keuntungan, sebab harga jual yang rendah tidak bisa membuat mereka bersaing dengan Pertamina milik pemerintah.

Sehingga, perlu ada usaha memberi ruang bagi investor masuk dengan harga nilai yang tinggi dan bebas dengan penawaran yang dipasang berdasarkan harga pasar.

Maka, perusahaan asing pun bebas memberi harga tinggi BBM setara dengan milik Pemerintah. Inilah potret dari sistem ekonomi Kapitalis. Pemilik modal untung, masyarakat terkatung-katung.

Sistem Islam mengatur pengelolaan Migas

Keadaan ini sangat berbeda dengan pengaturan dalam sistem Islam. Dalam Islam kekayaan milik umum seperti Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Listrik dan Gas merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola sebaik mungkin oleh negara dan diperuntukan untuk keperluan masyarakat.

Tidak boleh ada pihak yang bebas menguasai sendiri untuk keuntungan pribadi. Hal ini juga sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. dari Ibn Abbas radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Daud)

Dengan ditetapkannya aturan pengelolaan sesuai syariat tersebut, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dari kepemilikan umum, maka tidak akan bisa dikuasai oleh asing.

Semua SDA dikelola oleh pemimpin negara, tanpa melibatkan perusahaan swasta yang bakal merugikan masyarakat. Jika demikian maka, masyarakat akan tetap mendapatkan BBM dengan harga murah.

Pemimpin negaralah yang memiliki kekuatan untuk mengelola SDA dalam negara, hasilnya digunakan untuk masyarakat. Tidak ada pihak yang menguasai secara pribadi sedangkan lainnya terdiskriminasi. Namun, pengaturan seperti ini sulit diperoleh dari sistem kehidupan yang sekuler, memisahkan aturan agama dalam kehidupan publik.

Aturan dibuat sendiri oleh manusia, outputnya bagi kepentingan pribadi. Peraturan Ekonomi Kapitalis dengan bingkai Liberalisasi ekonomi akan terus menjadi momok mematikan bagi kehidupan masyarakat.

Karena itu, jika menginginkan sistem yang mengatur perekonomian dan semua aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera hanya akan dirasakan jika diterapkannya sistem Islam. Bukan hanya memberi jaminan mutu kehidupan bagi muslim saja, tetapi bagi semua masyarakat, muslim ataupun non-muslim akan tetap mendapatkan hal yang sama dari pengelolaan SDA. (*)

Opini Ini Sepenuhnya Tanggung Jawab Penulis, Isi dan Materinya tidak Mewakili Pandangan Redaksi TribunGorontalo.com. 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved