Cerita Suharso Monoarfa: Tanggapi Desakan Mundur dari Ketua PPP hingga Masuk Bursa Capres

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sedang ramai dibicarakan publik.

Mulai dari isu 'amplop kiai' hingga masuk sebagai calon presiden (capres) Partai Amanat Nasional hingga masuk 15 besar capres berdasarkan survei figur capres awal Agustus 2022.

Suharso Monoarfa juga didesak mundul dari kursi Ketum PPP setelah insiden salah ucapan 'amplop kiai'.

Massa Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) gelar aksi demo terjadi di depan Gedung DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Pendemo menyerukan agar Suharso Monoarfa mundur dari Ketua Umum PPP.

Baca juga: Pesan Suharso Monoarfa kepada Kader, PPP Lampung Nyatakan tetap Solid

Menurut Muchbari, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jakarta Selatan, unjuk rasa itu tak akan berhenti sampai Suharso Monoarfa mundur.

Bahkan para pendemo terus menyerukan desakan untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memecatnya dari Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Ini aksi tanpa ujung sampai kapan pun kalau Suharso belum turun kami akan terus lakukan. Ada dua titik, di Istana patung kuda ada juga santri yang bergerak melawan penista agama (Suharso)," ujar Muchbari, Rabu (31/8/2022).

Muchbari yakin jika Suharso tak kunjung mundur dari jabatan itu, maka para majelis partai akan lakukan langkah ekstrem yaitu memecat Suharso secara tidak hormat.

"Karena kami yakin, PPP tidak mau kehilangan suara ummat. Jadi, lebih baik Suharso dipaksa mundur para dewan syariah,” ucapnya.

Soal Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, menurut Muchbari itu hanyalah alasan semata. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar bahkan di media.

Baca juga: Happy Ending Isu Amplop Kiai: PBNU Memaafkan Ketum PPP Suharso Monoarfa

"Itu hanya alasan belum menerima surat. Kalau dia bilang surat majelis tidak sesuai mekanisme, apakah selama ini partai dipimpinnya sesuai? Suharso jangan berlindung di AD ART, dia sendiri menabraknya,” tandas Muchbari.

Putra Mbah Moen Desak Suharso Monoarfa Mundur

Kondisi internal Partai Persatuan Pembangunan semakin gaduh seiring sejumlah blunder yang dilakukan Suharso Monoarfa, terutama pasca pernyataan Suharso Monoarfa yang menyebut 'amplop kiai' sebagai bentuk politik uang.

Saat ini telah muncul surat kedua yang meminta Suharso Monoarfa untuk mengundurkan diri posisi Ketum DPP PPP setelah surat pertama dari Tiga majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan tak kunjung direspons.

Tiga majelis itu terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan kembali mengirimkan surat ke Suharso. Dalam surat tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut meminta Suharso Monoarfa untuk serius mundur.

"Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," tulis surat yang di antaranya ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono dilihat pada Senin (29/8/2022).

Baca juga: Isi Pidato ‘Amplop Kiai Suharso Monoarfa yang Dinilai Hina Pesantren Juga Berbahasa Inggris

Surat juga ditandatangai putra almarhum KH Maimoen Zubair yaitu KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa'.

Para ketua majelis itu menyebutkan bahwa Suharso Monoarfa mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.

Padahal keadaan PPP semakin memburuk di tengah masyarakat. Maka pengunduran Suharso diyakini akan meredakan gejolak di kalangan masyarakat, terutama para habaib, kyai, danti, dan para pendukung PPP.

"Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," lanjut surat tersebut.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa menilai desakan mundur dari tiga ketua majelis kepada dirinya karena pidato 'amplop kiai,' hanya kesalahpahaman.

Ia membantah desakan tersebut menandakan partainya kembali retak.

“Oh enggak, enggak saya kira. Ini kan saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman saja,” kata Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Suharso Monoarfa mengatakan, pidatonya mengenai amplop kiai tersebut dipotong dan dibiaskan, sehingga salah dipahami. Menurutnya, PPP dirugikan akibat pembiasan pidato tersebut.

“Saya sedang melihat saja, karena itu merugikan elektoral PPP, dibawa ke semakin tidak benar. Saya kira perlu ada kejelasan,” tuturnya.

Meski demikian, Suharso mengaku telah meluruskan pidatonya tersebut di internal PPP.

Ia tidak akan membawa kasus pembiasan pidatonya tersebut ke jalur hukum.

“Belum sampai sana. Enggak, ini kan kader-kader kita sendiri,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam kegiatan pembekalan antikorupsi kepada para pengurus PPP, Suharso Monoarfa menceritakan pengalaman pribadinya saat berkunjung ke pondok pesantren besar, guna meminta doa dari beberapa kiai yang menurutnya juga kiai besar.

"Waktu saya Plt. Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja"

"Ya, saya minta didoain kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dapat pesan di WhatsApp, 'Pak Plt, tadi ninggalin apa enggak untuk kiai?" cerita Suharso.

Suharso yang merasa tidak meninggalkan sesuatu di sana, sempat menduga ada barang cucunya yang tertinggal di pesantren tersebut. Kata orang yang mengirim pesan ke dia, bukan barang yang tertinggal.

Setelah dijelaskan harus ada pemberian untuk kiai dan pesantren, ujar Suharso, dia bahkan sempat menyebutkan tidak membawa sarung, peci, Alquran, atau lainnya.

“Kayak enggak ngerti aja Pak Harso ini, gitu Pak Guru. I've provided one, every week.""

"Dan bahkan sampai saat ini, kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya enggak ada amplopnya, Pak, itu pulangnya itu, sesuatu yang hambar," bebernya.

(*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Gedung PPP Kerap Didemo, Ini Alasan FKPP Minta agar Suharso Monoarfa Segera Mundur dari Ketua Umum